Presiden Prabowo Subianto saat retreat Kabinet merah Putih (Foto: Istimewa)Jakarta Media Duta,- Eks Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal melayangkan kritik tajam terhadap pembatalan mutasi Letjen Kunto.
Dino menilai, kebijakan ini penuh dengan kejanggalan, dampaknya tidak hanya kepada lembaga TNI namun juga kepercayaan masyarakat.
Di lain sisi, pengumuman mutasi yang dilontarkan dengan tegas harus dibatalkan selang dua hari saja, menunjukkan ada komunikasi yang datang dari 2 arah berlawanan.
"Apapun alasan diatas kertas pembatalan mutasi Letjen Kunto (yg penuh kejanggalan, meresahkan publik & juga internal TNI), nampaknya ini sinyal keras dari Istana bahwa Panglima Tertinggi TNI adalah Presiden Prabowo, bukan pihak lain," tulis Dino Patti Djalal, dilansir X dinopattidjalal, Sabtu, (3/5/2025).
Menyampaikan kritik serta pandangan yang terjadi di dalam kebijakan TNI yang simpang siur, tentu tidak hanya berasal dari satu pemikiran saja.
Masyarakat ikut serta dalam mengkawal kebijakan dalam internal TNI, yang pada dasarnya meresahkan publik, terlebih ini terjadi dalam ranah keamanan negara.
Asumsi masyarakat kemudian berdatangan, bahkan beberapa menyebut adanya perpecahan di bilik-bilik pemerintah yang menaungi instansi yang bergerak di lingkup keamanan.
"Bumper terkuat pemerintah mulai terlihat pecah dan sudah menyentuh level bintang 3 ditambah terkait isu pergantian wapres. Semoga tidak terjadi seperti apa yang kita semua takutkan di tahun 1998, bear in mind, tahun 1998 tidak ada perpecahan antar Jenderal TNI," asumsi warganet.
"Apakah itu artinya mutasi yang dibatalkan itu diputuskan tanpa konsultasi dengan presiden?," tanya warganet.
"Dengan kejadian ini harus nya pak @prabowo segera mengganti panglima TNI dan Kapolri," saran warganet.
Setelan mengumumkan adanya mutasi terhadap 7 perwira tinggi termasuk anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo, Pada Selasa, 29 April 2025.
Selang 2 hari, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap 7 perwira tinggi.
Pembatalan tersebut dilakukan, karena ada beberapa perwira tinggi yang masih dihadapkan dengan tugas-tugas sehingga tidak bisa digeser.
Demikian Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menanggapi perihal pembatalan mutase di lingkungan TNI, Jumat malam (2/5/2025).
“Jadi jika satu tidak bisa bergeser, maka yang lain pun tidak bisa bergeser. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu tadi, maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat, seperti surat keputusan tadi,” kata Kristomei.
“Karena pertimbangan ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” ujarnya.(Besse Arma)
Presiden Prabowo Didesak untuk Mencopot Panglima TNI
Jakarta Media Duta,- Eks Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal melayangkan kritik tajam terhadap pembatalan mutasi Letjen Kunto.
Dino menilai, kebijakan ini penuh dengan kejanggalan, dampaknya tidak hanya kepada lembaga TNI namun juga kepercayaan masyarakat.
Di lain sisi, pengumuman mutasi yang dilontarkan dengan tegas harus dibatalkan selang dua hari saja, menunjukkan ada komunikasi yang datang dari 2 arah berlawanan.
"Apapun alasan diatas kertas pembatalan mutasi Letjen Kunto (yg penuh kejanggalan, meresahkan publik & juga internal TNI), nampaknya ini sinyal keras dari Istana bahwa Panglima Tertinggi TNI adalah Presiden Prabowo, bukan pihak lain," tulis Dino Patti Djalal, dilansir X dinopattidjalal, Sabtu, (3/5/2025).
Menyampaikan kritik serta pandangan yang terjadi di dalam kebijakan TNI yang simpang siur, tentu tidak hanya berasal dari satu pemikiran saja.
Masyarakat ikut serta dalam mengkawal kebijakan dalam internal TNI, yang pada dasarnya meresahkan publik, terlebih ini terjadi dalam ranah keamanan negara.
Asumsi masyarakat kemudian berdatangan, bahkan beberapa menyebut adanya perpecahan di bilik-bilik pemerintah yang menaungi instansi yang bergerak di lingkup keamanan.
"Bumper terkuat pemerintah mulai terlihat pecah dan sudah menyentuh level bintang 3 ditambah terkait isu pergantian wapres. Semoga tidak terjadi seperti apa yang kita semua takutkan di tahun 1998, bear in mind, tahun 1998 tidak ada perpecahan antar Jenderal TNI," asumsi warganet.
"Apakah itu artinya mutasi yang dibatalkan itu diputuskan tanpa konsultasi dengan presiden?," tanya warganet.
"Dengan kejadian ini harus nya pak @prabowo segera mengganti panglima TNI dan Kapolri," saran warganet.
Setelan mengumumkan adanya mutasi terhadap 7 perwira tinggi termasuk anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo, Pada Selasa, 29 April 2025.
Selang 2 hari, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap 7 perwira tinggi.
Pembatalan tersebut dilakukan, karena ada beberapa perwira tinggi yang masih dihadapkan dengan tugas-tugas sehingga tidak bisa digeser.
Demikian Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menanggapi perihal pembatalan mutase di lingkungan TNI, Jumat malam (2/5/2025).
“Jadi jika satu tidak bisa bergeser, maka yang lain pun tidak bisa bergeser. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu tadi, maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat, seperti surat keputusan tadi,” kata Kristomei.
“Karena pertimbangan ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” ujarnya.(Besse Arma)
Posting Komentar untuk "Presiden Prabowo Didesak untuk Mencopot Panglima TNI"