Makassar Media Duta,- Rapat paripurna DPRD Sulsel terpaksa ditunda, Senin (30/6/2025).
Agenda paripurna membahas penjelasan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Sejumlah fraksi protes lantaran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman absen rapat paripurna.
Ia hanya diwakili Sekretaris Provinsi (Sekprov) Jufri Rahman.
Protes disampaikan Fraksi Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota DPRD Sulsel Fraksi PKS, Yeni Rahman, melakukan interupsi dalam sidang.
Ia secara tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Andi Sudirman Sulaiman.
“Kami sepemikiran sejumlah fraksi lain. Tentu pertimbangan sudah kami sampaikan. Kami beberapa kali hadiri paripurna, tapi tidak pernah melihat gubernur,” tegas Yeni dari mimbar paripurna.
Agenda paripurna bukan perkara sepele dan seharusnya dihadiri kepala daerah, bukan perwakilan.
Ketidakhadiran Andi Sudirman mencerminkan sikap yang tidak menghargai fungsi DPRD sebagai mitra sejajar penyelenggaraan Pemprov Sulsel.
“Saya pikir agenda ini bukan main-main. Kita tidak mau tahu alasan beliau tidak hadir se-urgensi apa," ujar Yeni.
"Ini menjadi pertanyaan besar kita di sini, bahwa semudah itulah Gubernur tidak menghadiri paripurna karena dianggap ada di luar sana yang lebih penting daripada agenda paripurna di DPRD Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Fraksi PKS mencatat ketidakhadiran ini bukan yang pertama kali.
“Ini bukan pertama kalinya. Sudah berulang kali. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kita ini mitra, kami ini keterwakilan rakyat. Dan ini menjadi catatan dari Fraksi PKS, bahwa kegiatan di luar sana dianggap lebih penting,” katanya.
Yeni menegaskan bahwa pihaknya tidak bersikap kaku soal waktu pelaksanaan ulang paripurna.
DPRD tetap terbuka untuk menjadwalkan ulang dengan menyesuaikan waktu Gubernur.
Kehadiran Andi Sudirman agenda penting seperti ini adalah bentuk penghormatan terhadap lembaga legislatif dan rakyat Sulsel.
“Iya (paripurna ditunda karena Gubernur tak hadir), dan kita akan menyesuaikan waktu itu. Kita masih punya etika dan akan menyesuaikan dengan waktu beliau,” jelas Yeni.
Namun kehormatan DPRD tidak boleh dikesampingkan.
“Kami tidak mematok waktu harus bagaimana, tapi ini menyangkut harga diri lembaga. Kami butuh kesepakatan bersama agar jadwal paripurna yang sudah ditetapkan bisa dihormati,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina membenarkan rapat paripurna sedianya digelar Senin ditunda.
Alasannya karena ketidakhadiran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Gubernur hanya mengutus Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman hadiri paripurna.
Namun hal itu dianggap tidak cukup oleh sebagian besar anggota legislatif, utamanya Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulsel.
“Tadi dari sisi DPRD Sulsel, kami di Badan Musyawarah (Bamus) memang sudah menjadwalkan paripurna hari ini. Tapi ada beberapa hal yang membuat rapat ini tertunda,” kata Rahman Pina.
Politisi Partai Golkar itu menyebutkan bahwa pertimbangan soal kuorum anggota legislatif menjadi salah satu alasan penundaan.
Di sisi lain, ketidakhadiran Andi Sudirman Sulaiman dalam forum penting itu menimbulkan kekecewaan di kalangan legislator.
“Pertama kan memang dari sisi regulasi, itu soal (tidak) kuorum. Kedua, tadi juga saya sudah sampaikan sebenarnya bahwa kalau dari sisi kuorum, kan Sekda itu juga mewakili Gubernur Sulsel (Andi Sudirman)," kata Rahman Pina.
"Tapi kelihatannya semua dewan berharap ada gubernur secara langsung. Harapan semua anggota adalah Gubernur hadir sendiri,” tegasnya.
Kehadiran Gubernur Sulsel dalam rapat paripurna bukan sekadar formalitas pejabat.
Namun melainkan simbol tanggung jawab politik dan administratif yang tak bisa diabaikan.
Rahman Pina juga mengungkapkan bahwa Gubernur Sulsel sedang berada di Jakarta.
Hal itu disampaikan Sekprov Jufri Rahman sebelum sidang dimulai.
'Menurut informasi dari Pak Sekprov, memang sedang ada acara penting di Jakarta. Dan saya kira agenda itu juga sangat penting, tapi tetap saja DPRD berharap kehadiran beliau di forum resmi seperti ini,” ungkapnya.
Bamus DPRD Sulsel akan segera melakukan penjadwalan ulang.
“Kalau paripurna tidak jadi, maka sesuai mekanisme, Bamus harus menjadwalkan ulang. Dan kita akan rapat Bamus kembali secepatnya,” tuturnya.
Adapun batas waktu maksimal untuk pengesahan dan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 adalah hingga 10 Juli 2025.
“Kita masih punya waktu sampai tanggal 10 Juli,” pungkasnya.(Erlan Saputra)
Posting Komentar untuk "Gubernur Sulsel Tak Datang Rapat Paripurna Bikin Legislator Yeni Rahman Geram"