Anggota DPRD Sulsel Interupsi Andi Sudirman-Fatmawati Tak Hadiri Paripurna

Makassar Media Duta,- Suasana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan ( DPRD Sulsel ) mendadak memanas.

 Rapat tersebut digelar di Kantor BMBK Pemprov Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (13/10/2025).

Agenda paripurna membahas jawaban Gubernur Sulsel atas pandangan umum fraksi terkait Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026. Suasana pun sempat memanas akibat interupsi dari beberapa legislator.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika  Dewi Yustitia Iqbal alias Cicu bertindak pimpin paripurna.  Paripurna tersebut dihadiri 53 dari total 85 wakil rakyat. Sebagian anggota dewan lainnya tidak tampak hadir dalam ruang sidang. 

Ketegangan muncul setelah diketahui Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tidak hadir.

Keduanya hanya diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman.Anggota Fraksi Partai Golkar, Kadir Halid, melayangkan interupsi dalam rapat tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu menilai ketidakhadiran Andi Sudirman-Fatmawati tidak semestinya terjadi.Terlebih paripurna ini sangat penting. 

Seharusnya ada penjelasan lebih dulu mengenai ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur, karena ini merupakan tanggapan atas pandangan fraksi. Kalau boleh, saya usul agar rapat ini ditunda,” tegas Kadir.

Nada serupa disampaikan rekan satu fraksinya, Andi PataraiAmir.  Menurutnya, meskipun aturan membolehkan Gubernur diwakili dalam penyampaian jawaban.

Namun kehadiran langsung akan menunjukkan komitmen terhadap hubungan baik eksekutif dan legislatif.

“Kalau kita mengacu pada tata tertib, Gubernur wajib hadir saat penandatanganan, namun untuk penyampaian jawaban bisa diwakili. Tapi alangkah baiknya jika beliau hadir langsung,” ujar Patarai.

Menanggapi interupsi tersebut, Sekda Sulsel Jufri Rahman menjelaskan Andi Sudirman tengah mendampingi pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sementara Fatmawati Rusdi sedang bertugas di luar kota. Saya ditugasi untuk menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi,” kata Jufri.

Meski sempat diwarnai perdebatan, rapat paripurna akhirnya tetap dilanjutkan. Jufri menuturkan, arah kebijakan APBD 2026 akan difokuskan pada peningkatan pelayanan publik. 

Menurutnya, pembangunan fisik bukan lagi menjadi tujuan utama.Namun melainkan manfaat langsung bagi masyarakat

“Kebijakan belanja modal diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik. Fokus kami adalah manfaat langsung bagi rakyat,” tegasnya.

Ia juga memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi prioritas utama. 

Seluruhnya telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.Hal ini sebagai arah pembangunan jangka menengah daerah.

Selain itu, sektor pertanian, perikanan, dan energi baru terbarukan (EBT) akan diperkuat melalui hilirisasi dan efisiensi rantai pasok.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal dengan RPJMD dan RKPD.(Erlan Saputra)

Lokasi:

Berbagi :