Copas:
”Dua Jenderal, Satu Bandara, dan Republik yang Tiba-Tiba Mengecil”*
Saya terus terang bingung.
Ini republik atau film laga?
Karena tiba-tiba dua jenderal pensiun muncul dilayar, saling membantah soal satu Bandara.
Bandara yang, entah bagaimana ceritanya,
lebih misterius daripada pangkalan militer Amerika.
Di pojok pertama:
Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.
Menhan.
Bicaranya pendek dan tidak pakai tanda tanya:
Kalimat macam itu biasanya muncul kalau negara
menemukan sesuatu yang membuat alis intel naik.
Sjafrie bukan datang bawa berkas.
Ia datang bawa intel TNI, Kopasgat, dan tiga matra.
Kalau ini hanya soal administrasi,
yang dipanggil pasti Dirjen… bukan pasukan elite.
Di pojok lain:
Komjen Pol (Purn) Suntana.
Wamenhub.
Bahasanya rapi. Administratif.
Seperti buku manual printer:
“Bandara Morowali itu resmi. Terdaftar. Domestik. Bukan internasional.”
Hampir.Sampai saya ingat bahwa masalahnya bukan apakah bandara itu terdaftar.
Masalahnya adalah:siapa yang sebenarnya berdaulat di situ?
Ini seperti dua orang memperdebatkan rumah. Yang satu bilang: “Ini rumahmu terdaftar kok di BPN!”
Yang satu lagi bilang: “Lah iya, tapi kenapa saya tidak boleh masuk?”
Ada yang aneh.
Kalau TNI perlu terjun untuk mengecek bandara, itu artinya ada yang lebih besar dari sekadar “izin lengkap”.
Kalau Menhan harus bicara soal “republik di dalam republik” ,itu artinya ada sesuatu yang jauh lebih kecil daripada republik.
Suntana membela legalitas. Sjafrie mempertanyakan realitas.Yang satu memegang dokumen. Yang satu memegang laporan intel.
Yang satu bicara format tabel. Yang satu bicara ancaman negara.
Dan seperti banyak perdebatan di republik ini, keduanya sama-sama benar—dari sudut yang berbeda.
Hanya saja, kalau melihat sejarah negara-negara yang hilang dari peta,biasanya hilangnya bukan karena administrasi. Biasanya hilang karena negara datang terlambat
ke tempat ia seharusnya hadir sejak awal. Untuk saat ini, mari kita tunggu babak selanjutnya.
Karena kalau dua jenderal saja bisa berbeda cerita, bisa jadi bandara ini memang bukan sekadar bandara.
Barangkali ini pengingat sederhana:
Di negara ini, kadang lebih mudah mendaftarkan bandara sebagai “resmi”daripada memastikan negara ikut tinggal di dalamnya.
Posting Komentar untuk "Menhan, Tidak Boleh Ada Republik di Dalam Republik"