Di sebuah ruang imajiner bernama kebijakan publik, keadilan seharusnya duduk di tengah.
Namun hari ini, ia tampak bergeser, condong ke satu sisi, meninggalkan sisi lain yang selama puluhan tahun menopang negara dalam diam: desa.
Lahirnya SPPG sebagai badan baru disambut dengan karpet merah. Struktur organisasi disusun rapi, standar gaji ditetapkan dengan angka yang terbilang "manusiawi", bahkan kompetitif.
Kepala dapur digaji tujuh juta rupiah, ahli gizi lima juta, sopir tiga juta, hingga tukang cuci pun memperoleh upah mendekati tiga juta.
Semua terlihat wajar, bahkan patut diapresiasi, jika keadilan itu hadir secara menyeluruh. Masalahnya, keadilan itu berhenti di pagar SPPG.
Tak jauh dari sana, kantor desa berdiri dengan cat yang mulai pudar. Di dalamnya, para pengabdi masyarakat desa bekerja sejak pagi hingga malam.
Kepala desa memikul pepan administrası, konflik sosial, hingga urusan darurat warganya, namun hanya menerima sekitar tiga juta rupiah.
Sekretaris desa, tulang punggung birokrasi, diganjar dua koma dua lima juta. Kaur, kasi, dan kepala dusun, yang menjadi penghubung langsung negara dan warga, hidup dengan dua juta rupiah per bulan.
Di sinilah ketimpangan itu terasa telanjang. Desa bukan badan baru. Desa bukan proyek uji coba.
Desa adalah sistem yang telah bekerja jauh sebelum banyak lembaga pusat lahir. Setiap program nasional, dari bantuan sosial hingga pendataan, bermuara di desa.
Namun ironisnya, desa selalu ditempatkan sebagai pelaksana, bukan penerima keadilan. Narasi pembangunan hari ini seolah lebih tertarik pada simbol dan pencitraan.
Badan baru diberi anggaran besar dan jaminan kesejahteraan, sementara pengabdi lama diminta terus bersabar atas nama pengabdian.
Seakan-akan loyalitas dan puluhan tahun kerja sosial bisa dibayar dengan retorika.
Jika keadilan hanya diberikan kepada yang baru, lalu siapa yang menjaga yang lama?
Jika kesejahteraan hanya hadir pada program unggulan, lalu siapa yang menguatkan fondasi negara?Ketimpangan ini bukan sekadar soal angka gaji.
la adalah cermin cara negara memandang desa: penting dalam pidato, namun murah dalam kebijakan.
Dan selama ketimpangan ini terus dibiarkan, keadilan akan tetap menjadi kata indah, tanpa rumah di desa.
Posting Komentar untuk "JUNGKIR BALIK KEADILAN; SPPG VS PENGABDI DESA DALAM ETALASE IMAJINER PRESIDEN"