Kasus Firli Bahuri Jadi Beban Besar Kepolisian Yang Tak Kunjung Tuntas...

Jakarta Media Duta,- Kasus yang menjerat mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, seharusnya menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa hukum di Indonesia benar-benar berdiri tegak tanpa pandang bulu. 

Namun yang terjadi justru sebaliknya : publik kembali disuguhi pemandangan yang terasa tidak asing—tersangka elite, tapi tanpa penahanan.

Pertanyaannya sederhana : mengapa berbeda?

Di banyak kasus lain, bahkan yang nilainya kecil dan pelakunya rakyat biasa, status tersangka hampir selalu diikuti dengan penahanan. 

Tidak perlu menunggu lama, tidak perlu banyak pertimbangan yang dijelaskan ke publik. Prosesnya cepat, tegas, dan tanpa kompromi.

Namun ketika yang menjadi tersangka adalah figur besar, apalagi punya latar belakang kekuasaan dan jejaring kuat, pendekatannya mendadak berubah. 

Penahanan menjadi “opsional”, penuh pertimbangan, dan seringkali dibungkus dengan alasan normatif: kooperatif, tidak melarikan diri, dan sebagainya.

Secara hukum, itu memang sah. Masalahnya bukan di aturan—masalahnya ada di konsistensi.

Jika alasan tidak ditahan adalah karena kooperatif, maka seharusnya standar itu berlaku untuk semua.

 Faktanya ? Banyak tersangka lain yang juga kooperatif tetap ditahan. Di sinilah publik mulai melihat pola yang mengganggu : hukum tampak fleksibel tergantung siapa yang dihadapi.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih sensitif:

apakah kedekatan, relasi, dan “lingkaran kekuasaan” ikut bermain?

Kita tidak bisa langsung menuduh. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa persepsi itu tumbuh dari pengalaman berulang. 

Ketika publik berkali-kali melihat perbedaan perlakuan antara “orang biasa” dan “orang kuat”, kepercayaan terhadap penegakan hukum perlahan terkikis.

Dan di sinilah letak bahayanya.Hukum tidak hanya harus adil—hukum harus terlihat adil. Ketika keadilan hanya terasa bagi sebagian orang, maka hukum kehilangan legitimasinya.

Kasus Firli bukan sekadar perkara individu. Ini adalah cermin bagi institusi kepolisian dan penegakan hukum secara keseluruhan. Apakah benar-benar independen? 

Ataukah masih terikat oleh relasi dan kepentingan?

Langkah Komisi III DPR untuk memanggil Kapolri menjadi krusial. Ini bukan sekadar formalitas politik, tapi ujian keberanian :

Beranikah DPR menggali kebenaran secara serius?

Beranikah Kapolri membuka alasan secara transparan?

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus.Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri.

Jika hukum terus terasa berat sebelah, maka jangan salahkan masyarakat jika mulai mempertanyakan :

apakah kita benar-benar hidup di negara hukum, atau hanya negara dengan hukum yang bisa dinegosiasikan ?  

#polisi #kpk #dpr #penahanan #keadilan #firlibahuri #kapolri #jenderal

Lokasi:

Berbagi :