Mantan Menkopolhukam Mahfud MD Kritik Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mahfud MD, arah kebijakan pemerintahan Prabowo sudah banyak melenceng dari gagasan ideal dari Prabowo.

Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam channel Youtubenya Mahfud MD Official pada Selasa (7/4/2026).

Mahfud MD melihat adanya kesenjangan gagasan ideal Prabowo dalam bukunya Pradoks Indonesia, dengan realitas kebijakannya saat ini.

Mahfud MD menegaskan bahwa melihat objektivitas seorang pemimpin bisa dengan membandingkan janji tulis dan implementasi di lapangan.

Menurutnya, Prabowo yang dulu dikenal vokal menyuarakan strategi ekonomi kerakyatan dan pemerintahan bersih.Namun kini justru memimpin di tengah melemahnya fungsi checks and balances.

“Di bukunya, Prabowo menekankan strategi yang benar, manajemen baik, dan pemerintahan bersih. Itu standar yang beliau buat sendiri. Namun sekarang, demokrasi kita melemah; DPR hampir tidak pernah lagi mempersoalkan kebijakan Presiden secara kritis,” ujar Mahfud, Selasa (7/4/2026).

Mahfud MD menyoroti bagaimana muncul fenomena autocratic legalism.Ia menilai hukum saat ini dibentuk hanya untuk melegitimasi kehendak penguasa tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna.Ia juga menyoroti bagaimana penegakan hukum terkesan tebang pilih.

Mahfud kemudian mengutip sejumlah poin penting dari buku Prabowo, Paradoks Indonesia yang terbit sebelum menjabat sebagai kepala negara dan dibagikan ke setiap anggota kabinet.

Yang mana dalam bukunya, Prabowo menekankan tiga hal yakni strategi yang benar, manajemen pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih.

Namun, dalam praktiknya, Mahfud melihat adanya ketidaksesuaian, terutama dalam aspek demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.Bahkan, Mahfud MD juga menyorot desakan turunkan presiden dari sejumlah tokoh.

Menurutnya, hal itu adalah bentuk kritik keras yang selama ini tidak disertai tindakan fisik penggulingan.Ia menegaskan bahwa kritik para tokoh bukan bagian dari makar.

Ia menegaskan bahwa kritik yang muncul bukanlah bentuk makar atau upaya menggulingkan pemerintah, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.