Makassar Media Duta,– Nasib ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Laskar Pelayanan Publik Berintegritas atau yang dikenal sebagai Laskar Pelangi di lingkup Pemerintah Kota Makassar, kian tak menentu.
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, menyebutkan bahwa status para tenaga honorer ini akan dievaluasi pada 2025 mendatang akibat krisis anggaran.
Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar sangat bergantung pada DBH untuk membayar insentif para Laskar Pelangi.
“DBH kami baru dibayarkan tiga bulan, kalau dirata-rata Rp 30 miliar per bulan berarti ada sekitar Rp 250 miliar hingga Rp 270 miliar yang belum terbayarkan,” ungkap Danny dalam acara Refleksi Akhir Tahun Pemkot Makassar di Hotel Four Points By Sheraton, Jumat (27/12).
Ia menjelaskan, tunggakan tersebut sangat memengaruhi kemampuan Pemkot dalam mempertahankan 7.000 tenaga honorer Laskar Pelangi.
“Kami tidak sanggup jika dana itu tidak cair. Sehingga, mau tidak mau, kami harus mengevaluasi keberadaan tenaga honorer ini,” tambahnya.
Pemkot Makassar telah melakukan berbagai upaya untuk menagih piutang tersebut. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan.
Hingga saat ini, DBH yang diterima baru untuk tiga bulan, dan janji penambahan tiga bulan lagi pun masih belum terealisasi penuh.
“Pemprov menjanjikan akan membayar enam bulan untuk tahun ini, tapi itu pun belum semua terbayar. Akibatnya, enam bulan lainnya akan menjadi piutang Pemkot ke Pemprov,” jelas Danny.
Danny menyatakan bahwa situasi ini membuat ribuan tenaga honorer menghadapi ketidakpastian pekerjaan.
Apalagi, status tenaga honorer sudah tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah pusat.
“Kalau tidak ada kepastian pembayaran piutang Rp 250 miliar hingga Rp 270 miliar itu, 7.000 Laskar Pelangi terancam kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.
Dalam kondisi ini, Pemkot Makassar terus mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar segera melunasi tunggakan DBH.
Danny berharap, pembayaran setidaknya dapat membantu mempertahankan insentif untuk para Laskar Pelangi hingga akhir tahun.
Sementara itu, Pemprov Sulsel belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait permasalahan tunggakan DBH ini. (Mawar)
Posting Komentar untuk "Nasib 7.000 Laskar Pelangi Kini Sedang di Ujung Tanduk"