Jawaban itu disampaikan Wakil Gubernur Sulsel (Wagub) Fatmawati Rusdi dalam rapat paripurna DPRD Sulsel.
Agenda rapat membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029 di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (8/7/2025) malam.
Sekretaris Fraksi PKS, Yeni Rahman, menyatakan ketidakpuasan pihaknya karena sejumlah pertanyaan penting diajukan.
Utamanya yang berkaitan dengan defisit anggaran Rp1,49 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH), tidak dijawab secara jelas dan berbasis data.
"Jawaban yang diberikan kepada kami tidak pernah disampaikan secara rinci, khususnya yang berkaitan dengan angka-angka,” kata Yeni.
Ia mencontohkan, Fraksi PKS mengajukan pertanyaan spesifik mengenai defisit real APBD, kondisi kas 2024.
Terlebih utang belanja atau dana bagi hasil kepada kabupaten/kota.
Namun, jawaban dari Pemprov Sulsel dianggap hanya bersifat normatif dan tidak menyentuh esensi.
“Padahal kami banyak mengkritisi tentang angka. Misalnya terkait defisit riil anggaran, kondisi kas tahun 2024, dan utang belanja. Ini juga menjadi pertanyaan dari kabupaten/kota—berapa nominal yang sudah diberikan?
Jangan sampai kesannya sudah diberikan, tapi ternyata tidak mencukupi yang seharusnya dilakukan Pemprov Sulsel,” tegasnya.
Yeni menilai jawaban Pemprov Sulsel terkesan menghindari kejelasan postur fiskal.Padahal, kata Yeni, Fraksi PKS serius meminta kejelasan secara kuantitatif.
“Kami membaca berkali-kali dokumen jawaban itu, tapi tidak menemukan penjabaran yang rigid soal bagaimana Pemprov mengalami defisit. Ini menyangkut APBD," katanya.
"Jadi sangat kami sayangkan karena kami bertanya dengan serius dan data, tapi jawabannya tidak konkret. Lain yang kami tanya, lain yang dijawab,” tambah Yeni.
Selain itu, PKS juga menyentil isi Naskah Akademik RPJMD yang dianggap tidak mencerminkan arah pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan.
“Kami ingin mengingatkan kepada pemerintah provinsi, bahwa dalam pembuatan naskah akademik RPJMD ini tidak bisa main-main. Kami sangat menyayangkan karena untuk dokumen yang menentukan arah Sulsel lima tahun ke depan, isinya hanya 78 halaman,” kritik Yeni.
Menurutnya, narasi dalam dokumen tersebut hanya bersifat teoritis dan minim penjabaran teknis.
“Kalau landasan kita tidak kuat, maka jangan mimpi RPJMD itu bisa kita runut secara baik dan benar. Ini peringatan kami kepada Pemprov Sulsel untuk lebih serius menyusun dokumen perencanaan seperti ini,” pungkasnya.
Menanggapi pandangan dari Fraksi PKS, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa Pemprov tidak pernah berniat mengurangi penghormatan terhadap lembaga legislatif.
Ia mengakui bahwa penyerahan dokumen RPJMD yang terkesan tergesa-gesa terjadi karena adanya komitmen untuk menyerahkannya sesegera mungkin.
“Pemprov Sulsel tidak pernah memiliki niat dan bermaksud untuk mengurangi penghormatan kepada DPRD," kata Fatmawati.
Kendati demikian, Fatmawati mengakui penyerahan dokumen RPJMD yang terkesan tergesa-gesa dan di luar jalur formal semata-mata dilakukan untuk memenuhi janji sebelumnya.
Yakni menyerahkan dokumen secepat mungkin.
Ia menambahkan, kesan negatif dari proses tersebut akan menjadi evaluasi agar tidak terulang di masa mendatang.
Terkait kritik terhadap Naskah Akademik yang dinilai prematur, Fatmawati menegaskan bahwa penyusunannya telah mengikuti arahan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
“Rancangan teknokratik RPJMD merupakan substansi dari Naskah Akademik. Dalam pembahasan bersama Badan Musyawarah, sudah ada masukan dan saran konstruktif, yang telah kami tindak lanjuti dalam perbaikan substansi dokumen,” jelasnya.
Soal kelemahan formulasi misi dalam menjawab isu strategis, Fatmawati menegaskan bahwa misi telah diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang lebih spesifik.
Dan semua isu strategis seperti ketimpangan wilayah, daya saing SDM, fiskal daerah, hingga disrupsi digital telah diakomodasi dalam indikator kinerja.
Fatmawati mengklaim indikator kinerja utama (IKU) sudah mencakup sebagian besar isu strategis.
"Memang ada beberapa yang bersifat generik nasional, namun kami juga telah memasukkan indikator yang mencerminkan kondisi khas Sulsel, seperti Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan wilayah dan kontribusi sektor pertanian,” ujarnya.
Lebih jauh, Politisi Partai Nasdem itu menambahkan, indikator-indikator tersebut masih bisa dievaluasi ulang.
Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada yang tumpang tindih dan tetap selaras dengan visi Sulsel Maju dan Berkarakter. (Erlan Saputra)
Posting Komentar untuk "Fraksi PKS DPRD Sulsel Kecewa Pada Wagub, Lain Ditanya Lain Dijawab "