Pesta Kegirangan Sejumlah Pejabat Pasaca KPK Penangkapan 5 Pejabat di Pemprov Sumut

Sumut Media Duta,- PESTA kegirangan dilakukan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pasca KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 5 pejabat daerah itu, Kamis (27/06/2025).

 Pejabat itu salah satunya Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang dikenal sebagai anak emas Bobby Nasution sang Gubernur.

Pesta kemenangan tersebut berlangsung secara tertutup di salah satu rumah dinas pejabat Pemprov Sumut pada malam hari, dilakukan sebagai bentuk “lega dan kelegaan batin” sejumlah pihak yang selama ini merasa tertekan dengan keberadaan Topan Ginting di pemerintahan.

Dalam acara yang digelar sederhana itu, turut hadir beberapa kepala dinas, pejabat eselon III dan IV, serta sejumlah tokoh nonformal di lingkungan Pemprov Sumut. 

Selain doa bersama, acara juga diisi dengan makan bersama dan ungkapan harapan agar “pembersihan birokrasi” terus berjalan.

Penangkapan Topan Ginting oleh KPK membuka tabir dugaan praktik suap menyuap dan pengaturan proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut. 

Topan disebut-sebut sebagai salah satu pejabat ‘kuat’ yang selama ini kebal dari kritik internal maupun eksternal.

Namun tidak lama kemudian ada kelompok masyarakat Sumut yang lain merasa ragu atas drama KPK tersebut.

Mereka adalah Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional yang tak yakin KPK serius mengusut kasus korupsi yang melibatkan anak emas Bobby Nasution tersebut.

Indikasinya jelas, sampai saat ini belum ada gerakan yang terstruktur, sistematis, dan massif dari KPK di Sumut. Belum ada penggeledahan di kantor Dinas PUPR Pemprovsu, Kantor UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Pemprovsu , Kantor PT DNG dan PT RM, Kantor Kasatker PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Kantor Gubernur Sumut, dan Kantor DPRD Sumut.

Warga Sumatera Utara tentu belum lupa saat KPK sangat serius mengusut kasus korupsi yang melibatkan Gatot Pudjo Nugroho, mantan Gubsu. 

Kasus yang semula merupakan suap hakim PTUN, oleh KPK dikembangkan hingga menyeret sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut.

 Padahal kasus suap terkait infrastruktur jalan yang dilakukan Topan Ginting seharusnya lebih “sexy” karena dilakukan langsung “anak emas” Bobby Nasution dalam proyek prioritas yakni perbaikan jalan.

Warga Sumut menyampaikan sikap bahwa Topan Ginting adalah “anak emas” sekaligus Kadis utama dan pertama yang diangkat Bobby Nasution yang ditangkap KPK.

Semua aparat penegak hukum sekian lama tidak berani menyentuh anak buah Bobby Nasution baik di Pemko Medan maupun di Pemprovsu.

Status sakti dan diproteksi Bobby Nasution membuat para kepala OPD arogan dan besar kepala. Para kepala OPD sering mangkir dari undangan RDP di DPRD.

Atraksi melakukan OTT dan penetapan tersangka oleh KPK hanya lip service, dan diduga hanya untuk pengalihan perhatian publik dari dominasi penanganan kasus korupsi oleh Kejagung.

Pengembangan kasus tidak cepat diproses untuk memberi kesempatan pada aktor- aktor besar untuk “cuci tangan”, dan segera menghilangkan barang bukti.

KPK diduga memberi kesempatan pada aktor intelektual untuk melokalisasi kasus hanya pada Topan.

KPK diduga membangun rasionalisasi publik bahwa kasus ini kasus biasa, sementara publik semua tahu bahwa Topa adalah “anak emas” Bobby Nasution yang disiapkan Bobby Nasution sejak menjadi Kadis PU Pemko Medan, Pjs. Sekda Kota Medan, hingga Kadis PUPR Pemprovsu (tanpa melalui lelang jabatan).

Presiden Prabowo yang wajahnya dicoreng pada kasus suap yang melibatkan Kementerian PU diminta segera memanggil Ketua KPK, agar penanganan kasus korupsi jalan di Sumut terang benderang, dan cepat.

Komisi III DPR RI diminta segera memanggil Ketua KPK agar penanganan kasus korupsi jalan di Sumut dapat berjalan cepat.

Untuk memberi efek jera, maka jaksa KPK diminta untuk menerapkan pasal hukuman mati pada tuntutannya.

KPK diminta secara terbuka menjelaskan identitas 1 orang yang ditangkap dan hanya dijadikan saksi. Saksi tersebut diduga anggota Polri, mantan Kapolres, dan dekat dengan Bobby Nasution.

Warga Sumut tidak akan tinggal diam atas lambannya penanganan kasus oleh KPK. Warga Sumut akan menempuh berbagai langkah hukum, sosial, dan politik apabila KPK tidak serius, tidak berani, tidak jujur, dan terbuka.

Mandegnya pengusutan kasus Blok Medan di Maluku, memberi keyakinan publik bahwa Sang Menantu bakal aman dari kasus korupsi jalan raya itu.

 Topan dan kawanan koruptor lainnya hanya jadi tumbal belaka. Sang menantu sulit diburu. (*)

Lokasi:

Berbagi :