Negara Tidak Runtuh Karena Musuh Dari Luar, Tetapi Korupsi Dari Dalam

*Erizelly Bandaro* Kasus terbaru yang diungkap Kementerian Keuangan, bendahara pemerintah yang memotong pajak tetapi tidak menyetorkannya ke kas negara. 

Ini adalah potret paling jujur dari kondisi birokrasi kita hari ini. Bahwa negara sedang sakit dari dalam. 

Lebih tragis lagi, pelakunya bukan rakyat biasa, bukan pengusaha, bukan wajib pajak besar. Pelakunya adalah bendahara pemerintah, orang yang dibayar negara untuk menjaga uang negara.

Pejabat fiskal yang seharusnya menjadi tembok integritas, justru menjadi titik terlemah yang merobohkan seluruh bangunan.

1. Negara yang Melahirkan Moral Hazard

Moral hazard tidak lahir dari rakyat. Ia lahir dari negara itu sendiri, dari pejabatnya sendiri, dari sistem yang membiarkan penyimpangan menjadi budaya. 

Ketika seorang bendahara pemerintah bisa memotong pajak tetapi tidak menyetorkannya — secara sadar menilap uang publik — itu menandakan dua hal yaitu Hukum bisa dibeli dan Pengawasan tidak bernyawa.

 Ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini adalah tindakan kriminal yang terjadi di dalam kantor pemerintah, di balik meja yang seharusnya menjaga akuntabilitas fiskal.

 Bagaimana negara dapat menuntut rakyat taat pajak, bila pejabat fiskal sendiri yang merampoknya?

2. Meritokrasi Mati, Patronase Merajalela

Kasus ini juga memperlihatkan apa yang selama ini ditutupi: birokrasi kita tidak dibangun atas meritokrasi, tetapi jaringan kedekatan, kompromi, dan budaya ABS (asal bapak senang). 

Ketika jabatan tidak lagi diberikan berdasarkan kompetensi, maka integritas hanyalah formalitas. Tanpa meritokrasi, bendahara menjadi pedagang jabatan, bukan penjaga negara. 

Maka lahirlah pejabat yang mengelola pajak seolah mengelola dompet pribadi, menganggap aturan fiskal sebagai opsi, bukan kewajiban, dan merasa sistem bisa dinegosiasikan, disiasati, atau ditutup-tutupi.

 Dan selama budaya seperti ini dibiarkan, kasus Bangkalan hanyalah satu titik dari lautan kebusukan yang jauh lebih besar.

3. Dampaknya Bukan Kecil: Ini Menggerogoti Fondasi Negara

Penggelapan setoran pajak oleh pejabat pemerintah bukan sekadar mengurangi penerimaan. Dampaknya jauh lebih sistemik.

 kepercayaan publik jatuh, tax ratio menurun, defisit APBN melebar, belanja sosial terganggu, investasi menunggu, dan ekonomi menjadi rentan. Bagaimana pelaku usaha akan percaya pada sistem? 

Bagaimana investor akan menaruh dana di negara yang bendaharanya sendiri memakan uang rakyat. Negara kehilangan kredibilitas ketika fiskalnya dirusak dari dalam.

4. Busuk dari Dalam, Runtuh dengan Sendirinya

Sejarah mengajarkan, negara tidak runtuh karena musuh di luar. Ia runtuh karena korupsi di dalam. 

Romawi runtuh bukan oleh serangan barbar pertama, tetapi oleh pejabatnya sendiri yang menghancurkan integritas kejayaan Romawi.

 Uni Soviet bukan tumbang karena Amerika, tetapi karena birokrasi internal yang bobrok dan kehilangan akal sehat. 

Dan Indonesia sedang berjalan ke arah yang sama: bukan tumbang oleh ancaman geopolitik, tetapi oleh pegawai fiskal yang menggelapkan pajak di balik meja.

Jika bendahara pemerintah bisa memotong pajak, tidak menyetorkan, dan kasusnya baru terbongkar setelah aduan publik, maka jelas: sistem memang brengsek.  Negara yang busuk dari dalam tidak butuh musuh untuk dijatuhkan.

 Ia akan jatuh oleh berat kebusukannya sendiri. Dan kasus bendahara pemerintah yang menggelapkan setoran pajak adalah cerminan paling jelas bahwa waktu untuk perbaikan tidak lagi panjang.(*)

Lokasi:

Berbagi :