Jakarta Media Duta,- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru resmi diberlakukan di Indonesia mulai 2 Januari 2026, menggantikan regulasi warisan kolonial yang selama puluhan tahun menjadi rujukan penegakan hukum.
Tak sekadar mengganti aturan lama, perubahan ini dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi paradigma hukum.
KUHP baru meninggalkan konsep hukum pembalasan (retributive justice) yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda sejak ratusan tahun lalu.
KUHP baru menekankan pendekatan restorative justice. Dalam konsep ini, pemidanaan tidak semata berorientasi pada efek jera melalui hukuman balasan.
Tetapi lebih fokus pada pemulihan pihak-pihak terkait dengan pendekatan humanis dalam perkara pidana, baik pelaku, korban, keluarga, maupun lingkungan sosial.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, menyebut bahwa pemidanaan dalam KUHP baru mengutamakan pencegahan, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan dampak atau konflik akibat tindak pidana, serta memulihkan perdamaian di tengah masyarakat.(*)
Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, menyebut bahwa pemidanaan dalam KUHP baru mengutamakan pencegahan, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan dampak atau konflik akibat tindak pidana, serta memulihkan perdamaian di tengah masyarakat.(*)
Posting Komentar untuk "KUHP Yang Baru Menekankan Pendekatan Restorative Justice, Bukan Efek Jera"