Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyampaikan keresahan para guru dalam sidang uji materi UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi terkait penempatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam anggaran pendidikan.
Iman mengaku banyak guru merasa tidak memiliki saluran untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap dampak kebijakan tersebut.
“Jujur saja, kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG, kami mau melapor kepada TNI, tentara punya dapur SPPG, kami ingin melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG."
Berdasarkan survei terhadap 239 guru, muncul berbagai keluhan seperti meningkatnya beban kerja, berkurangnya waktu mengajar, keterlambatan gaji dan tunjangan, hingga berkurangnya peluang pengangkatan PPPK.
Iman juga menyebut adanya laporan guru PPPK dan honorer yang terdampak pemutusan hubungan kerja serta penurunan penghasilan.
Dalam sidang yang sama, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Zidan Ramdani, menyampaikan kekhawatiran bahwa pergeseran anggaran pendidikan untuk MBG berpotensi memengaruhi layanan pendidikan, beasiswa, fasilitas kampus, riset, dan kualitas pembelajaran mahasiswa.
Sumber: Liputan6.com
Posting Komentar untuk "GURU CURHAT DI MK! "POLISI, TNI, DPR PUNYA DAPUR SPPG", MAU MENGADU KE SIAPA?"