Jakarta Media Duta,- Panggung pemberantasan korupsi di Indonesia selalu melahirkan figur-figur berkarakter kuat yang siap membentur tembok kekuasaan. Salah satu yang paling fenomenal adalah Dr. Abraham Samad, S.H., M.H.
Pria kelahiran Makassar, 27 November 1966 ini mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015 setelah memenangkan pemungutan suara mutlak di DPR RI.
Dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa kompromi, Abraham membawa aroma perlawanan yang kental dari Indonesia Timur ke Jakarta.
Akar Pergerakan di Makassar dan Kedekatan Kontroversial
Sebelum menduduki kursi nomor satu di Kuningan, Abraham Samad adalah seorang akademisi murni sekaligus aktivis lapangan.
Ia menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan hukumnya—mulai dari Sarjana (S1), Magister (S2), hingga meraih gelar Doktor (S3) pada tahun 2010—di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).
Disertasinya secara spesifik membedah perbandingan penanganan kasus korupsi di pengadilan negeri dengan pengadilan khusus.
Sejak tahun 1996, Abraham melakoni profesi sebagai pengacara. Guna menopang idealisme pemberantasan rasuah di daerahnya, ia mendirikan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi.
Lewat LSM ini, Abraham bertindak sebagai koordinator yang gencar membongkar berbagai skandal korupsi lokal dan mendorong perbaikan sistem pelayanan publik di Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, rekam jejaknya di Makassar tidak luput dari sorotan. Abraham dikenal memiliki kedekatan dengan kelompok Islam garis keras saat itu, Laskar Jundullah, dan menjadi bagian dari tim hukum Komite Penegakan Syariat Islam.
Pada tahun 2002, ia bahkan menjadi kuasa hukum Agus Dwikarna yang ditangkap di Filipina terkait kepemilikan bahan peledak. Namanya juga sempat dikaitkan dengan Abu Bakar Ba'asyir lantaran pernah mendampingi tokoh tersebut saat mengunjungi Makassar pada Juli 2009.
Kejutan di Senayan: Menang Mutlak dalam Percobaan Ketiga
Jalan Abraham Samad menuju puncak pimpinan KPK dipenuhi dengan kegagalan yang berujung manis. Sebelumnya, ia sempat mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Komisi Yudisial (KY).
Namun semuanya kandas. Bahkan, seleksi Capim KPK tahun 2011 merupakan percobaan ketiganya setelah dua kali gagal di tahap-tahap awal.
Namun, pada akhir tahun 2011, nasibnya berubah total. Di bawah Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai Menkumham Patrialis Akbar, nama Abraham lolos hingga ke meja Komisi III DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Pada 3 Decémber 2011, sebuah kejutan besar terjadi di Senayan. Melalui pemungutan suara yang diikuti 56 anggota Komisi III dari sembilan fraksi, Abraham Samad secara mengejutkan menyapu bersih dukungan publik parlemen.
Ia meraih 43 suara, melesat jauh meninggalkan nama-nama besar seperti Busyro Muqoddas (5 suara), Bambang Widjojanto (4 suara), dan Zulkarnain (4 suara).
Rekor kemenangan mutlak ini membawanya resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada 16 Desember 2011 dengan dukungan penuh koalisi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum.
Pusaran Politik Pilpres dan Perseteruan "Cicak vs Buaya"
Masa kejayaan Abraham mulai goyah menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Namanya sempat masuk dalam bursa kuat sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo yang diusung oleh PDI Perjuangan.
Namun, dinamika politik akhirnya memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi.
Hubungan Abraham dengan partai pemenang tersebut memanas pasca-Pilpres. Plt Sekjen PDIP saat itu, Hasto Kristiyanto, membeberkan pertemuan rahasia dengan Abraham.
Dalam pengakuannya, Hasto menyebut bahwa Abraham merasa pencalonannya sebagai cawapres digagalkan oleh Komjen Pol Budi Gunawan.
Hasto juga menuding Abraham menggunakan kewenangan penyadapan KPK demi kepentingan politik personal.
Meskipun Abraham membantah keras tuduhan tersebut, ia memilih untuk tidak membawa masalah fitnah ini ke jalur hukum, yang justru menyisakan tanda tanya di mata publik.
Hantaman Status Tersangka dan Pemberhentian Sementara:
Puncak dari ketegangan politik ini terjadi pada awal tahun 2015, tepat setelah KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Secara beruntun, serangan balik menghantam pimpinan KPK.
Pada 17 Februari 2015, Polda Sulselbar resmi menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) atas laporan kasus lama yang melibatkan seorang wanita bernama Feriyani Lim.
Akhir Babak sang Pendekar Hukum
Meskipun gelombang aksi demonstrasi dari Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi menilai kasus pemalsuan dokumen tersebut terkesan dipaksakan sebagai bentuk kriminalisasi dan balas dendam (backlash) dari institusi kepolisian, roda hukum tetap berputar.
Akibat status hukumnya yang menjadi tersangka, Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara Abraham Samad bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dari jabatan mereka.
Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dan menjaga stabilitas lembaga, Presiden menunjuk mantan Ketua KPK pertama, Taufiequrachman Ruki, bersama Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi sebagai pimpinan sementara KPK.
Kisah Abraham Samad menjadi salah satu potret paling gamblang dalam dinamika hukum di Indonesia:
sebuah pembuktian bahwa nyali besar dan kemenangan mutlak di parlemen sekalipun bisa kandas ketika hukum ditarik ke dalam pusaran intrik politik kekuasaan.
Sumber: Wikipedia
Posting Komentar untuk "Pasang Surut Abraham Samad Memimpin KPK hingga Tumbang di Tengah Badai Politik"