TNI Buka Suara Soal Keterlibatan Prajurit dalam Pengamanan Demo Mahasiswa di Bundaran HI

Jakarta Media Duta,- Kehadiran personel TNI dalam aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026), menuai sorotan publik.

Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan barisan prajurit TNI berada di lokasi aksi hingga memicu perdebatan mengenai peran militer dalam pengamanan demonstrasi sipil.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhamad Nas menegaskan bahwa pengerahan personel TNI dilakukan atas dasar permintaan bantuan dari pihak kepolisian.

Menurutnya, penanganan aksi unjuk rasa tetap menjadi tanggung jawab Polri, sementara TNI hanya bertugas membantu menjaga situasi keamanan dan ketertiban apabila diperlukan.

"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan," kata Muhamad Nas.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran TNI bukan untuk mengambil alih fungsi kepolisian maupun mengintimidasi peserta aksi. Personel TNI ditempatkan sebagai lapis kedua pengamanan dan bersiaga apabila situasi berkembang menjadi tidak terkendali.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI dengan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap kondisi politik, ekonomi, dan demokrasi yang mereka nilai sedang menghadapi berbagai persoalan serius.

Di sisi lain, keterlibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi juga mendapat kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai pengamanan aksi unjuk rasa seharusnya tetap menjadi ranah kepolisian sesuai prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Meski demikian, Mabes TNI menegaskan bahwa seluruh pengerahan personel dilakukan berdasarkan mekanisme perbantuan kepada Polri dan sesuai kebutuhan pengamanan di lapangan

Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran TNI dalam pengamanan aksi mahasiswa diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif, atau justru menimbulkan kekhawatiran terhadap ruang kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia?