MENKO POLKAM KIRIM PESAN KE SELURUH KAPOLDA DAN PANGDAM, KARIER KALIAN ADA DI UJUNG TITIK API

Jakarta Media Duta,- Ada satu kalimat yang diucapkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Kalimat itu langsung mengingatkan pada era kebijakan paling tegas yang pernah diberlakukan dalam penanganan bencana kebakaran hutan di Indonesia: "Keberhasilan Anda mengendalikan karhutla tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan.

Bukan ancaman baru. Ini warisan dari kebijakan yang pertama kali ditampilkan Presiden Joko Widodo pada 2015 — lahir dari pengalaman pahit krisis karhutla yang menghancurkan ekosistem.

Selin itu juga melumpuhkan kesehatan jutaan warga, menutup sekolah berminggu-minggu, dan mengirim kabut asap tebal hingga ke Malaysia dan Singapura.

Ketika itu, Jokowi mempertegas aturan main: Kapolda dan Pangdam yang gagal mengendalikan karhutla di wilayahnya akan dicopot.

Kebijakan itu diperbarui kembali pada 2019. Dan Djamari memastikan hari ini bahwa kebijakan tersebut masih berlaku penuh — bukan hanya untuk Kapolda dan Pangdam, tapi juga Danrem hingga Kapolres.

Evaluasi kinerja bukan lagi soal laporan tertulis. Standarnya satu: seberapa berhasil seorang pejabat menekan jumlah titik api di wilayahnya. Mereka yang gagal menghadapi risiko mutasi, hambatan karier, atau pencopotan.

Djamari mengaku secara rutin menekankan hal ini setiap kali berkeliling ke daerah, agar peringatan itu tidak berhenti di level pusat.

Pemerintah saat ini memantau enam provinsi prioritas rawan karhutla. Djamari menyebut kondisi masih terkendali hingga awal Agustus 2026, tapi mengingatkan bahwa cuaca musim kemarau membuka potensi kebakaran yang bisa dengan cepat membesar.

Asap karhutla, menurut Djamari, hingga kini belum mengganggu negara tetangga dan pemerintah berkomitmen menjaga agar kondisi itu tidak berubah.

Pesan Djamari sejatinya sederhana tapi berat: di musim kemarau ini, setiap titik api yang dibiarkan membesar bukan hanya merusak hutan — ia juga berpotensi membakar karier pejabat yang bertanggung jawab di wilayah tersebut.(*)