SPPD ASN Pemprov Sulsel Dipangkas Akibat Efisiensi Anggaran

Makassar Media Duta,-NSTRUKSI Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memang mewajibkan adanya pemangkasan anggaran.Inpres ini dilanjutkan dengan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pemangkasan juga menyasar anggaran perjalanan dinas atau anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman menjelaskan saat ini sedang dilakukan penyesuaian di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Pasalnya arahan Kemendagri, perjalanan dinas dipangkas 50 persen.

Jufri Rahman mengakui efisiensi dengan pemangkasan perjalanan dinas memang penting.

Hanya saja tidak bisa diterapkan ke seluruh OPD. Beberapa OPD disebutnya memang harus terjun lapangan untuk menjalankan tugas.

"Saya sudah sampaikan kepada Pak Setiawan, tidak boleh kita mengambil keputusan seluruh OPD sama semua dipotong SPPD-nya atau perjalanan Dinasnya karena ada OPD yang memang langsung ke lapangan untuk mengecek," kata Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (25/2/2025).

Sebagai contoh, Inspektorat Sulsel harus turun lapangan untuk menjalankan tugasnya.Proses audit lapangan memang menjadi tugas pokok Inspektorat Sulsel."Inspektorat itu mesti turun ke lapangan.

Ya kalau pemeriksaan secara tanya jawab, bisa aja, bisa aja lewat virtual, tapi kalau proyek misalnya meninjau jalan. Bisa juga (virtual) tapi sulit orang bawa kamera, tunjukkan ini pak, ini, ini. Tentu lebih enak kalau datang," jelas Jufri Rahman.

Sehingga memang harus ada penyesuaian pemangkasan anggaran dinas pada OPD-OPD tertentu.Contoh lainnya disebut pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).DLHK mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan kewilayahan.

"Contohnya ada penambang pasir, yang dianggap melanggar. Bisa juga sih secara virtual tapi seperti tadi repotnya," kata Jufri.

Dirinya menyebut pada OPD tertentu, pemangkasan anggaran perjalanan dinas tidak perlu sampai 50 persen.Sebab ada proses kinerja yang mewajibkan turun ke lapangan.

"Mungkin kalau umpamanya tidak bisa dipotong 50 persen, SPPD-nya, mungkin kita cuma menetapkan berapa besaran uang yang mesti dia saving di situ, supaya mereka bisa mengatur di situ," jelas Jufri Rahman.

Jufri Rahman pun mengakui perlu kecermatan menghitung pemangkasan anggaran perjalanan dinas.Terlebih pada OPD yang punya tupoksi di lapangan.(*)