Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Operasi Tangkap Tangan (OTT) kader Partai NasDem sekaligus Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, Kamis (7/8/2025).
Informasi pun tersebar luas. Azis ada di Rumah Makan Apong, Jl Boulevard Kota Makassar saat informasi ini datang dari berbagai media nasional.
Kabar Azis ditangkap dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.“(Bupati) Koltim,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
Tim KPK berada di Jakarta dan Sulawesi Tenggara sudah mengamankan tujuh orang dengan profesi PNS dan swasta hingga, Kamis malam.
Satu tim KPK masih bergerilya di Makassar untuk menunggu Abdul Azis.
Belum ada informasi terkini kabar Azis. Terakhir, jurnalis tribun timur melihatnya dalam konferensi pers di Hotel Claro, venue utama Rakernas Nasdem.
Azis juga tak ada dalam makan malam bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hingga pukul 23.17 WITA.
OTT KPK ini diduga suap dalam proyek peningkatan kualitas rumah sakit yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Azis baru sekitar lima bulan menjabat bupati Konawe Timur.
Ia bersama 960 kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, 21 Februari 2025 lalu.
Bantahan Elite Nasdem
Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi F Taslim pun membantah Azis ada Kolaka Timur, lokus OTT KPK.
“Saya dengar bukan dia yang ditangkap,” kata Hermawi Jl Opu Daeng Risaju (eks Cenderawasih), Kamis siang, beberapa menit
informasi OTT KPK beredar luas.
Hermawi mengatakan, Azis sudah berada di Makassar dalam rangka menghadiri Rakernas Partai Nasdem.“Tapi media sudah sebut kalau dia (Abd Azis) ditangkap,” ujarnya.
Beberapa jam setelah pengumuman OTT itu, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua Komisi Hukum (III) DPR RI, Ahmad Sahroni menggelar jumpa
pers untuk mengklarifikasi OTT KPK ini.
Legislator DPR RI dari dapil Jakarta Utara ini mengajak Ketua Kelompok Fraksi Nasdem Komisi III dari Sulawesi Selatan, Rudianto Lallo, dan Abdul Azis.
Azis pun mendapatkan pengawalan khusus dari Sahroni dan Rudianto ke tower B Hotel Claro.
Sahroni menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar karena Abdul Azis saat ini berada bersamanya dan mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar.
“Jangan ada drama dalam penegakan hukum. Abdul Azis ada di samping saya, tidak dalam posisi tertangkap tangan,” tegas Sahroni dalam konferensi pers di Hotel Claro.
Ia menyayangkan pernyataan Johanis yang dinilai tidak sesuai fakta.
Sahroni akan mempertanyakan langsung ke KPK saat masa sidang DPR dimulai. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh proses hukum
menyusul kabar bahwadirinya akan terjaring operasi tangkap tangan (OTT)oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Langsung saja, saya ingin sampaikan, saya baru mendengar berita ini tiga jam lalu,” ujar Azis.
Ia mengungkapkan, kabar tersebut menimbulkan kepanikan di kalangan keluarga, sahabat, dan masyarakat.
Meski demikian, Azis memastikan dirinya dalam kondisi sehat dan hadir di Rakernas bersama Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni.
“Alhamdulillah, hari ini saya berada di samping Kakak Ahmad Sahroni, dalam kondisi sehat dan siap mengikuti Rakernas,” ucapnya.
Menanggapi kemungkinan adanya penyelidikan, Azis menyatakan kesiapannya untuk mematuhi prosedur hukum.
“Saya siap patuh dan mengikuti semua ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak lari,” tegasnya.
Azis juga menyayangkan beredarnya pemberitaan yang dinilainya menggiring opini negatif tanpa konfirmasi atau dasar yang jelas.
Ia berharap publik tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Rudianto Geram
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menyampaikan kekesalannya terhadap isu operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret nama Abdul Azis, Bupati
Kolaka Timur sekaligus kader NasDem.
Isu itu mencuat jelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar, Jumat (8/8/2025).
“Yang kami tolak adalah drama-drama yang menggiring opini publik ke arah yang salah,” tegas Rudianto saat konferensi pers di Hotel Claro, Kamis
(7/8/2025).
Menurutnya, kemunculan isu tersebut di momen penting partai menimbulkan kecurigaan adanya motif tertentu di baliknya.
Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Mari kita hormati hukum dan jangan membuat kegaduhan. Penegak hukum pun tidak boleh mencari-cari kesalahan tanpa dasar yang jelas,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Makassar itu menilai, momen Rakernas yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi partai, justru terusik dengan isu yang tidak berdasar.
“Kami merasa terganggu. Besok Rakernas, dan isu ini muncul tanpa konfirmasi yang jelas. Apakah ini kebetulan atau disengaja?” ujarnya.
Meski demikian, Rudianto menegaskan bahwa Partai NasDem tetap mendukung penuh kerja-kerja KPK dan penegak hukum lainnya, selama dijalankan secara objektif dan
profesional.
“Kami tidak anti hukum. Tapi kami tolak penyalahgunaan kewenangan atau penggiringan opini,” tegasnya.
KPK Tunggu di Sulsel
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang terkait kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
“Tim di Jakarta mengamankan tiga orang. Tim dari Kendari menangkap empat orang,” ungkap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (7/8/2025).
Tujuh orang tersebut, yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta, kini tengah dalam perjalanan menuju Jakarta untuk proses lebih lanjut.
“Mereka dalam perjalanan cukup jauh, jadi kemungkinan baru tiba tengah malam ini atau Jumat pagi,” tambah Asep.
Sementara itu, satu tim KPK masih berada di Sulawesi Selatan untuk menangani proses penindakan terhadap satu orang lainnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, juga membenarkan bahwa penyidik saat ini sedang memeriksa tujuh orang yang telah diamankan sebagai saksi.
Ia belum menyebutkan identitas mereka secara rinci.
“Sampai sekarang, empat orang diamankan di Kendari, tiga orang di Jakarta, dan satu orang dalam proses di Makassar,” kata Budi kepada wartawan.(Sudirman)
Posting Komentar untuk "KPK Merilis OTT Kader Partai Nasdem Sekaligus Bupati Kolaka Timur"