.jpg)
Bone Media Duta, - Ketua Laskar Arung Palakka, Andi Akbar Napoleon, mengungkap kronologi laporan dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Bone dilaporkan sejak Januari 2025.
Andi Akbar Napoleon menjelaskan, kasus korupsi melibatkan dana Pokir DPRD Bone telah dilaporkan sejak Januari 2025.
Pihak yang mulai diperiksa dalam kasus tersebut adalah Plt Sekwan Bone Idrus, Ikhsan, dan Hj Faidah.
Pernyataan tersebut disampaikan, Selasa, 26 Agustus 2025.
Ia menyebut kasus tersebut berkembang setelah Plt Sekwan menunjuk kepala OPD.
Pemeriksaan melebar setelah kepala dinas menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Setelah diperiksa dikembangkan lagi karena kepala dinas menyebut TAPD, maka dari itu semua TAPD diperiksa,” kata Andi Akbar.
Dalam TAPD terdapat mantan Sekda Bone sekaligus mantan Pj Bupati Bone, Andi Islamuddin.
“Di sinikan TAPD itu mantan Sekda dan juga pernah menjabat sebagai Pj Bupati yakni Andi Islamuddin. Dia ini sudah dua kali kemarin dipanggil tapi mangkir terus,” jelasnya.
“Saya baru tahu tadi ternyata hari ini dia juga sewaktu demo bertepatan dengan pemeriksaan Andi Islamuddin,” sambungnya.
Ia mengaku mendapat komitmen langsung dari pihak Kejati Sulsel
“Kasi Pidsus Kejati tadi menyampaikan ke saya bahwa laporan ini atensi dia. Dan dia bersungguh-sungguh, tidak ada yang bisa intervensi dia siapapun dia,” tegasnya.
Andi Akbar menegaskan laporan yang dilayangkan mencakup seluruh anggota Banggar dan TAPD Bone tahun 2024.
“Karena merekalah yang menetapkan APBD Pokok dan Perubahan,” ucapnya.
Terkait potensi kerugian negara, laporan itu merujuk hasil pemeriksaan BPK.
Pemkab Bone mengalami defisit anggaran yakni Rp265 miliar.
Di hari yang sama, beredar kabar mantan Pj Bupati Bone akan diperiksa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Senin (25/8/2025).
Dari informasi dihimpun, Pj Bupati Bone diperiksa ialah Andi Islamuddin.
Andi Islamuddin adalah seorang birokrat senior asal Kabupaten Bone, Sulsel.
Ia pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bone dari 26 September 2023 hingga 11 Agustus 2024.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bone selama tiga tahun.
Ia dilantik Bupati Andi Fahsar Padjalangi 23 Juli 2020.
Kehadiran mantan Pj Bupati Bone ke Kejati Sulsel untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan Pokir DPRD yang tengah berjalan.
Jarak antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) di Makassar dan Kota Bone (Watampone) adalah sekitar 174 kilometer.
Perjalanan darat biasanya memakan waktu sekitar 4–5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang diambil.
Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi menyebut kedatangannya mantan Pj Bupati Bone ke Kejati hanya untuk klarifikasi.
“Ada undangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan kegiatan penyelidikan,” ujarnya via WhatsApp, Senin (25/8/2025).
“Soal jam berapa, saya belum bisa pastikan. Yang jelas hari ini (25 Agustus),” sambungnya.
Proses hukum masih tahap klarifikasi awal.
“Masih penyelidikan. Tidak pemeriksaan saksi, hanya klarifikasi,” bebernya.
“Kalau untuk inisialnya saya belum bisa sampaikan karena masih dalam tahap klarifikasi,” tandasnya.
Profil
Profil Andi Akbar Napoleon
Nama: Andi Akbar Napoleon
Tempat/Tanggal Lahir: Gorontalo, 16 Juli 1991
Hobi: Berburu
Pendidikan:
SD 23 Jeppee
SMP Negeri 1 Watampone
SMA Negeri 4 Watampone
S1 FIK UNM Makassar
Riwayat Organisasi:
Ketua Bidang OSIS SMP 1 Watampone
Pengurus OSIS SMA 4 Watampone
Staf HMJ Penjaskesrek
Pengurus BEM FIK UNM
Wasekjen BEM UNM
Ketua Bidang DPK Kepmi Bone LAPAWAWOI UNM
Pengurus Forum Peduli Energi Bumi Sulsel
Koordinator Forum Aktivis Makassar
Pengurus Forum Aktivis Sulawesi Selatan
Pengurus FABEM Sulawesi Selatan
Ketua Umum Aktivis Laskar Arung Palakka. (Wahdaniar)
Posting Komentar untuk "Laporan BPK, Bone Defisit 165 Milyar Picu Penyelidikan Kejati"