Jakarta Media Duta,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana mengangkat sekitar seribu lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Jumlah ini berasal dari tenaga honorer yang tak lolos seleksi PPPK tahap I dan II.
Sebelumnya, Pemprov memberhentikan 2.017 honorer per 1 Juni 2025.
Rincian data: pada tahap I ada 49 pendaftar berstatus R2 dan 1.397 orang R3.
Tahap II mencatat 571 peserta tidak memenuhi syarat.Plt Kepala BKD Sulsel Erwin Sodding menyebut data PPPK paruh waktu sudah tersedia.Pengangkatan menunggu kalkulasi kemampuan anggaran.
“Apakah memungkinkan untuk diangkat, sementara tahap 1 dan 2 sudah berjalan. Kalau memungkinkan, kami akan mengusulkan,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Menurut Erwin, pemerintah pusat sudah menunggu hasil tersebut.
Pemprov juga harus memastikan kemampuan membayar tambahan gaji, agar tidak membebani APBD.“Kalau belanja pegawai terlalu besar, bisa membebani APBD,” jelasnya.
Erwin menekankan pengangkatan harus adil, mempertimbangkan masa pengabdian.
“Tidak adil jika semuanya langsung diangkat tanpa mempertimbangkan masa pengabdian. Misalnya, ada yang sudah 10–20 tahun bekerja tetapi tidak lolos, sementara yang baru beberapa bulan lolos. Itu harus dipertimbangkan proporsional,” tambahnya.
Pengajuan usulan akan disampaikan sesuai jadwal melalui fitur resmi pemerintah pusat dan disertai kajian mendalam.
Sekprov Sulsel Jufri Rahman menjelaskan skema paruh waktu sebagai solusi bagi tenaga honorer dengan keterbatasan durasi kerja.
“PPPK paruh waktu sebenarnya diberikan sebagai solusi supaya tidak ada PPPK dirumahkan karena alasan keterbatasan,” katanya.
Skema ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar honorer yang tidak lolos seleksi tidak dirumahkan.
Ia mencontohkan fungsi PPPK paruh waktu pada posisi tidak memerlukan kehadiran penuh, seperti petugas taman atau pemandu museum.
“Mereka datang jam 7–8 pagi, membersihkan atau menyapu, lalu kembali menjelang kantor tutup, sekitar jam 3 sore. Total sekitar 4 jam per hari. Dibayar berdasarkan jumlah jam kerja,” jelasnya. (*/Renaldi Cahyadi)
Posting Komentar untuk "Pemprov Sulsel Akan Berhentikan 2000 Honorer"