Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus, menyebutkan bahwa kondisi ini terjadi di Puskesmas Mallawa, Camba, Cenrana, dan Tompobulu. Saat ini, masing-masing puskesmas hanya memiliki satu hingga dua dokter umum atau gigi.
“Di Puskesmas Mallawa hanya ada satu dokter gigi. Di Camba dan Cenrana masing-masing satu dokter. Di Tompobulu ada dua,” ungkap Yunus, Selasa, (05/08/2025).

Padahal, menurut standar pelayanan, satu puskesmas idealnya memiliki tiga hingga empat dokter, mengingat satu dokter seharusnya menangani maksimal 5.000 penduduk.
Sementara di wilayah pegunungan, jumlah penduduk per kecamatan bisa mencapai 15.000 hingga 20.000 jiwa.
Kondisi ini bukan hal baru. Yunus mengatakan bahwa setiap kali formasi CPNS dibuka, tidak ada dokter yang melamar untuk ditempatkan di wilayah pegunungan.
“Beberapa kali dibuka formasi dokter lewat CPNS, tapi tidak ada yang melamar di wilayah pegunungan,” jelasnya.
Ia menilai, faktor geografis dan insentif menjadi kendala utama rendahnya minat dokter.
“Jauh dari kota, tapi gaji sama. Jadi banyak dokter lebih memilih bertugas di wilayah perkotaan,” tambah Yunus.
Meskipun kekurangan dokter, layanan di puskesmas tetap berjalan. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan dokter yang tersedia, agar pelayanan dasar tetap bisa diberikan kepada masyarakat.
Bupati Maros, Chaidir Syam, membenarkan persoalan tersebut. Ia menyebut bahwa tahun ini pun Pemkab membuka formasi dokter dalam seleksi CPNS, namun tidak satu pun pelamar mendaftar untuk wilayah pegunungan.
Sebagai solusi, Pemkab Maros kini menggandeng sejumlah perguruan tinggi kedokteran, seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI), untuk menjalankan program magang di puskesmas pegunungan.
Pemerintah daerah juga tengah menyusun peraturan bupati (Perbup) tentang insentif khusus bagi dokter yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil.
“Harapannya bisa jadi daya tarik agar ada yang bersedia mendaftar ke daerah pegunungan,” kata Chaidir.(*)