Legislator PDIP Desak Usut Pejabat Pengizini Bandara " Siluman" Morowali

Polemik  Bandara tanpa otoritas negara di Morowali, Sulawesi Tengah, kian membara setelah Mantan Sekretaris BUMN Said Didu ungkap keberadaan fasilitas serupa di tambang Weda Bay, Maluku Utara—bahkan skalanya lebih besar dan sama-sama tertutup eksklusif. 

Lewat X pribadinya, Said blak-blakan sebut kedua bandara ini punya pemilik tambang identik, dikuasai beberapa pensiunan pejabat berbintang, picu tanda tanya soal pengawasan negara.

 Temuan awal ini berawal sorotan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang anggap bandara Morowali ancam kedaulatan ekonomi nasional.​

Rocky Gerung tak tinggal diam, puji kualitas argumen Menhan lewat YouTube-nya dan tuntut pemeriksaan lanjut soal "negara dalam negara" ini. 

Ia lontar pertanyaan pedas langsung ke puncak kekuasaan: "Siapa kepala negaranya?

" yang biarkan entitas swasta operasi bebas di wilayah kedaulatan RI. Rocky nilai ini bukan pelanggaran administratif biasa, tapi serangan fundamental pada otoritas negara.​

Isu Morowali meledak setelah tim Penertiban Kawasan Hutan temukan Bandara PT IMIP tak tunjukkan jejak otoritas penerbangan resmi, padahal kawasan industri nikel itu jadi pusat ekspor triliunan.

Said Didu tambah bumbui dengan dugaan pelabuhan bebas besar di sana jadi pintu ekspor ilegal bijih nikel 5,3 juta ton senilai Rp14,5 triliun, era Jokowi. Publik kini soroti era "negara dalam negara" di kawasan tambang tertutup.​

Legislator PDIP desak usut pejabat pengizini bandara "siluman" Morowali, sementara PSI bantah Jokowi resmikan fasilitas swasta ituhanya Bandara Morowali milik negara.

 Dengan tambahan Weda Bay, tekanan ke pemerintah kian kuat tuntut transparansi pemilik pensiunan bintang dan dampaknya pada kedaulatan. Kasus ini jadi cermin rawan pengawasan aset strategis nasional.(*)

Lokasi:

Berbagi :