Makassar Media Duta, - Pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menegaskan bahwa persoalan lahan yang menyeret nama Eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak bisa dilepaskan dari praktik mafia tanah.
Menurut saya pak JK benar, ada mafia tanah dibelakangnya dan pengalaman dari pengembang besar itu terkait proyek di Bekasi (Meikarta), itu juga demikian," ucap Hudi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).Melihat banyaknya pihak yang sudah dirugikan, Hudi menilai momentum ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk bertindak lebih serius.
"Karena itu, sudah saatnya pemerintah dalam hal ini segera turun tangan menghadapi mafia tanah, oknum pejabat yang terlibat segera di proses hukum," tegasnya.
Sebelumnya, JK dibuat geram setelah lahan miliknya di kawasan GMTD, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel, diduga menjadi sasaran permainan mafia tanah.
"Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini!" ujar JK dengan nada tegas saat meninjau langsung lokasi tanahnya, di Makassar, Rabu (5/11/2025).
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mengaku heran lantaran lahannya yang mencapai 16,5 hektare tiba-tiba diklaim oleh seseorang yang disebut sebagai penjual ikan (Manjung Ballang). Padahal kepemilikan lahan tersebut sudah ia kuasai sejak lama.
"Karena yang dituntut itu, siapa namanya (Manjung Ballang). Itu penjual ikan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini," tutur JK dengan nada menekankan.
Pendiri PT Hadji Kalla itu kembali menegaskan bahwa lahan yang berada di area pengelolaan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) tersebut diklaim telah dibeli dari anak Raja Gowa, saat wilayah itu masih termasuk Kabupaten Gowa sebelum kemudian masuk ke Kota Makassar.
Saat ditanyakan apakah ada dugaan rekayasa kasus dalam sengketa lahan tersebut dengan melibatkan PT GTMD, PT Lippo Grup serta pihak lain dalam hal ini almarhum Majjung Balla (warga) turut mengklaim lahan itu, kata dia, ada dugaan permainan mafia tanah.
"Iya (dugaan rekayasa), Karena ini kita punya. Ada suruhannya, ada sertipikatnya. Itu cepat-cepat (diselesaikan) itu namanya perampokan, kan. Benar enggak," ucapnya kepada wartawan.
JK menceritakan, sebagian lahan di wilayah sengketa itu dulunya dibeli almarhum Hj Najamiah, namun belakangan dia ditipu. Meski demikian, lahan itu sudah miliknya sejak 30 tahun lalu sebelum almarhum Hj Najamiah datang ke Makassar.
Lippo Grup menyangkal menyerobot lahan milik mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dalam sengketa lahan 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Bantahan tersebut disampaikan CEO Lippo Group James Riady.
"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," kata James di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (10/11/2025).
Meski begitu, James mengakui perusahaannya merupakan salah satu pemilik saham PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang menjadi salah satu pihak yang mengklaim mempunyai hak atas lahan sengketa tersebut.
"Lahan itu kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, Lippo adalah salah satu pemegang saham," kata James.(*)
Posting Komentar untuk "Oknum BPN yang Bantu Lippo Group Serobot Lahan Milik JK"