Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan peringatan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ancaman terbesar bagi legitimasinya bukan berasal dari tekanan luar, melainkan dari "pembusukan" yang dilakukan oleh para pembantunya sendiri.
KAMI menilai stabilitas semu tidak akan bisa menyelamatkan kekuasaan. Berdasarkan teori politik, terdapat tujuh kapabilitas sebuah negara dapat disebut kuat atau lemah.
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa dalam teori politik terdapat 7 kapabilitas yang menjadi indikator kuat lemahnya suatu negara.
Pertama, ia menilai kapabilitas responsif tidak berjalan karena aspirasi masyarakat tidak didengar.
Kedua, kapabilitas regulatif dinilai melemah karena hukum dan kedaulatan dianggap telah diserahkan kepada oligarki.
Ketiga, menyoroti kapabilitas distribusi dan alokasi yang tercermin dari ketimpangan kesejahteraan.
Keempat, kapabilitas simbolik yang ditandai lunturnya kredibilitas penyelenggara negara di mata publik.
Kelima, kapabilitas ekstraktif dinilai berpihak pada oligarki dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Keenam, kapabilitas domestik dianggap rapuh karena partai politik dinilai abai terhadap bencana alam. Ketujuh, kapabilitas internasional yang kondisinya dinilai memprihatinkan.
“Maka, kami perlu menyampaikan satu hal yang sangat serius, yang berulang kali disampaikan dalam ruang publik bahwa ancaman terbesar bagi presiden bukan hanya tekanan luar, tetapi sabotase struktural dan pembusukan dari dalam," tegas Gatot.
"Sabotase struktural terjadi ketika kebijakan presiden dilambatkan oleh pembantunya sendiri. Perintah tidak dijalankan secara utuh,” lanjutnya.
Gatot menilai agenda koreksi kebijakan kerap dipelintir di tingkat teknis, sementara kepentingan oligarki disamarkan sebagai kepentingan negara.
la menegaskan, kejatuhan seorang presiden tidak selalu disebabkan kebijakan yang keliru, melainkan karena kebijakan tersebut dibuat gagal oleh lingkaran kekuasaan di sekitarnya.
"Presiden bisa jatuh bukan karena kebijakan yang salah, tetapi karena dibuat gagal oleh para pembantunya sendiri," ujar Gatot.
“Jika warisan kekuasaan lama tidak diputus dan sabotase terus berlangsung, krisis legitimasi akan menghantam pemerintahan ini,” lanjutnya.
Gatot menyampaikan seruan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk emak-emak dan generasi muda, agar menyadari ancaman krisis nasional yang dinilainya semakin nyata.
“Jika hukum terus dipermainkan, jika reformasi Polri dibelokkan, jika kejahatan ekologi dan ekonomi dibiarkan, serta jika generasi muda terus kehilangan masa depan, maka Republik Indonesia sedang bergerak menuju krisis nasional terbuka,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pernyataan tersebut bukan ancaman maupun hasutan, melainkan peringatan terakhir. Menurut Gatot, negara tidak akan diselamatkan oleh propaganda, pencitraan, atau stabilitas semu.
“Negara hanya dapat diselamatkan oleh keberanian untuk memutus warisan kekuasaan yang salah, menegakkan hukum tanpa tebang pilih, dan mengembalikan negara kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Gatot mengutip pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut presiden harus berpihak pada akal sehat.
Ia menilai Presiden Prabowo Suianto berada di persimpangan sejarah antara menjadi pemimpin korektif yang memulihkan republik atau tenggelam bersama krisis.
“Sejarah tidak pernah menunggu kesiapan penguasa, sejarah hanya mencatat siapa yang berani bertindak saat bangsa berada di tepi jurang,” katanya, sebelum menutup pernyataan dengan seruan “Merdeka”.
Posting Komentar untuk "Indonesia Sedang Berada di Tepi Jurang Krisis Nasional Terbuka"