Gubernur Sulsel Menggelar Pertemuan Kepala Daerah se Luwu Raya, Dihadiri Pangdam XIV Hasanuddin

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menggelar pertemuan dengan kepala daerah se-Luwu Raya di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, pada malam Kamis (29/1/2026).

Pertemuan ini berlangsung menjelang makin menguatnya aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Para kepala daerah yang hadir antara lain Wali Kota Palopo Naili Trisal, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, dan Bupati Luwu Patahuddin.

Turut menghadiri acara tersebut Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Sekda Jufri Rahman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Wanoko, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, serta perwakilan mahasiswa.

Rapat berlangsung tertutup dengan makan malam yang disediakan di enam meja bundar, dan beberapa peserta hanya menyatakan telah diundang tanpa memberikan pernyataan resmi.

Sekda Sulsel Jufri Rahman menegaskan bahwa wacana pemekaran harus mengikuti ketentuan hukum, karena kewenangan pembentukan DOB berada di pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa pembentukan provinsi baru memerlukan minimal lima kabupaten/kota secara legal dan harus melalui jalur konstitusional.

Belakangan ini, aspirasi pemekaran semakin kuat di kalangan masyarakat Luwu Raya. Ribuan warga dan mahasiswa menggelar demonstrasi yang menyebabkan kemacetan di Jalan Trans Sulawesi dan berdampak pada kelangkaan BBM di beberapa wilayah.

Bupati Luwu Patahuddin sempat menemui demonstran untuk meredakan suasana, sementara organisasi lokal Wija To Luwu menunggu sikap Gubernur sebagai jembatan antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional.

Para pemimpin daerah di Tana Luwu juga telah menyatakan dukungan pada Hari Jadi Luwu tanggal 23 Januari 2026.

Usulan pemekaran Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah telah masuk dalam agenda pembahasan Kementerian Dalam Negeri.

Tokoh pendukung seperti Darwis Ismail menegaskan semangat gerakan berdasarkan kajian akademik dan kepentingan nasional.

Terlepas dari wacana pemekaran, pembangunan kawasan Luwu Raya tetap menjadi prioritas Provinsi Sulsel.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk infrastruktur di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp935 miliar, yang digunakan untuk jalan, irigasi, fasilitas kesehatan, dan pertanian.(*)