Di tengah jargon pembangunan yang sering terdengar kaku, Presiden Soeharto pada 1996 justru melontarkan ajakan yang terasa personal:
para pengusaha diminta turun tangan, bukan sekadar lewat laporan laba, tapi dengan menjadi orang tua asuh.
Targetnya jelas—anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin yang nyaris putus sekolah hanya karena hal-hal mendasar: seragam, buku, dan alat tulis.
Saat itu, sekitar 400 ribu anak SD masih terseok mengejar bangku sekolah, padahal negara sedang ngebut menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun.
Skemanya sederhana, nyaris seperti patungan kebaikan. Untuk satu anak SD, cukup iuran Rp60.000 per tahun. Bagi anak SMP, Rp90.000 per tahun. Angka yang mungkin kecil di meja rapat pengusaha, tapi besar artinya bagi masa depan seorang anak.
Pesannya tegas: pendidikan bukan cuma urusan negara, tapi proyek bersama. Semua punya peran, semua bisa ikut nyumbang harapan.
Bagi Pak Harto, keterlibatan dunia usaha dalam pendidikan adalah bentuk nyata gotong royong modern. Ia menekankan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tak bisa diserahkan sepenuhnya pada anggaran negara.
Ketika pemerintah, pengusaha, dan masyarakat berjalan seirama, masalah struktural seperti akses pendidikan bisa dipangkas pelan-pelan, tapi pasti. Ini bukan sekadar bantuan sosial, tapi investasi jangka panjang untuk bangsa.
Yang bikin ajakan itu makin kena, Soeharto tak cuma bicara. Secara pribadi, ia menjadi orang tua asuh bagi 200 anak. Pemerintah pun menyiapkan insentif berupa keringanan pajak penghasilan bagi para donatur.
Namun bagi Pak Harto, ada dimensi yang lebih dalam: jika dilakukan dengan ikhlas, urunan ini bukan sekadar angka di laporan pajak, melainkan tabungan moral—bekal yang dibawa pulang ke akhirat, setelah dunia fana ditinggalkan.
#soeharto #pakharto #presidensoeharto #bapakpembangunan #pahlawannasional
📽️ YT/iNews TV Official
Posting Komentar untuk "Pesan Tegas Soeharto, Pendidikan Bukan Hanya Urusan Negara Tapi Proyek Bersama"