Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengaku mengalami teror dan intimidasi setelah mengirim surat terbuka kepada UNICEF dan melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Surat itu berangkat dari tragedi anak SD di NTT yang mencerminkan rapuhnya perlindungan negara atas hak dasar pendidikan.
Pernyataan tajam yang viral justru berbalik menjadi tekanan personal, bukan perdebatan kebijakan.
Kasus ini menyorot risiko kebebasan berekspresi di ruang publik ketika kritik diarahkan ke penguasa.
1. Ancaman penculikan via pesan pribadi
Pesan dari nomor tak dikenal berisi intimidasi serius, bertujuan menakut-nakuti dan membungkam kritik.
2. Pelabelan sebagai “agen asing”
Upaya delegitimasi moral untuk menggiring opini bahwa kritiknya bukan suara warga, melainkan kepentingan luar.
3. Penguntitan fisik di ruang publik.
Kehadiran orang tak dikenal yang memantau dan memotret menimbulkan tekanan psikologis dan rasa tidak aman.
4. Tekanan digital beruntun
Serangan daring masif (pesan, komentar, ancaman) menciptakan iklim takut agar kritik berhenti.
Kasus ini menunjukkan bahwa di negeri yang mengaku demokratis, kritik kebijakan masih kerap dibalas dengan intimidasi, bukan jawaban.
Ketika suara mahasiswa soal pendidikan dan hak dasar justru direspons ancaman, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu, tetapi ruang kebebasan berekspresi itu sendiri.
Jika kritik dianggap musuh dan pembungkamannya dinormalisasi, maka yang sedang dirusak bukan nama seseorang, melainkan masa depan demokrasi.(*)
Posting Komentar untuk "Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, Mengaku Diteror Usai Bersurat Kepada UNICEF"