Krisi Wajib Militer di Israel dan Kepemimpinan Netanyahu yang di Ujung Tanduk

Pada 20 Mei 2026, parlemen Israel menggelar rapat untuk membahas RUU wajib militer bagi komunitas Haredi kelompok Yahudi Ultra-Ortodoks yang selama ini dikecualikan dari dinas militer.

Dalam rapat itu, Brigjen Shai Tayeb dari IDF menyampaikan bahwa militer Israel saat ini kekurangan 12.000 tentara. Angka ini diprediksi akan naik menjadi 17.000 menjelang Januari 2027.

Jumlah warga yang menghindari wajib militer diperkirakan akan segera mencapai 80.000 hingga 90.000 orang.

Sebelumnya, Kepala Staf IDF juga sudah memperingatkan bahwa militer bisa kolaps jika tidak ada solusi segera.

RUU ini sebenarnya sudah lama mandek. Ia baru dibahas lagi karena koalisi pemerintah Netanyahu sedang dalam krisis.

Pekan lalu, Netanyahu mengakui kepada partai-partai Haredi bahwa RUU tersebut belum cukup punya dukungan untuk lolos.

Merespons itu, dua partai Haredi dalam koalisi, Shas dan United Torah Judaism mulai mendorong pembubaran Knesset dan pemajuan jadwal pemilu.

Partai-partai Haredi menginginkan pemilu diadakan September, sebelum Hari Raya Yahudi, dengan alasan bisa meningkatkan partisipasi pemilih dari komunitas mereka.

Netanyahu lebih memilih akhir Oktober agar koalisi punya lebih banyak waktu.

Dalam situasi itu, Netanyahu mencoba menghidupkan kembali pembahasan RUU ini sebagai cara membujuk partai Haredi agar tidak mendorong pembubaran Knesset.

Namun pemimpin spiritual salah satu fraksi Haredi sudah menyatakan posisi mereka tidak berubah, tetap mendukung pembubaran.

Di dalam koalisi sendiri, tekanan berjalan dua arah. Anggota koalisi dilaporkan mendapat tekanan besar untuk mendukung RUU, termasuk ancaman dipermalukan secara publik jika menolak.

Di pihak oposisi, pemimpin oposisi Yair Lapid mengancam akan memasang billboard di seluruh Israel bergambar setiap anggota Knesset yang mendukung RUU, dengan tulisan bahwa mereka mendukung penghindaran wajib militer di masa perang.

RUU ini sendiri tetap kontroversial. Para kritikus menilai aturan yang sedang dibahas tidak akan benar-benar meningkatkan jumlah rekrutmen dari komunitas Haredi, dan hanya dibuat untuk menyenangkan partai-partai Haredi dalam koalisi.

Sumber: The Jerusalem Post