Advokat
Dosen FH UMI
Pemerintah patut mempertimbangkan dan atau meninjau kembali urgensi program MBG, KopDes, Danantara, dan Bank Himbara mengingat Kebijakan dan Indikasi Risiko
Beban Fiskal. Alokasi dana besar untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KopDes) dikhawatirkan menggerus pos anggaran publik yang lebih esensial.
Sementara APBN juga terbebani kewajiban pembayaran utang pemerintah yang juga ikut membebani rakyat melalui paksaan pembayaran pajak, dan kemungkinan diadakannya kebijakan "multi pajak" akibat krisis keuangan negara, dan potensi kekayaan alam dibiarkan "dirampok" oleh oknum pengusaha kolusi oknum penguasa.
Potensi Konflik Kepentinga dan Konsolidasi pendanaan melalui Bank Himbara dan Danantara juga memicu kritik mengenai transparansi tata kelola dan risiko penyalahgunaan wewenang. Seolah kebijakan program tersebut hanya pencitraan politis.
Sejumlah kalangan menilai proyek mercusuar ini lebih condong sebagai instrumen penguatan pengaruh politik praktis ketimbang solusi ekonomi kerakyatan jangka panjang.
Kasus MBG menunjukkan bagaimana pemerintah telah merugikan keuangan negata yang semestinya digunakan untuk alokasi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat yang merata.
Namun sikap egois pemerintah hingga mengklaim program MBG mampu menurunkan stunting, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, hingga meningkatkan kualitas kecerdasan anak-anak Indonesia.
Padahal kalau program MBG ditargetkan untuk anak yang terpapar "stanting" maka idealnya cukup anak-anak Indonesia yang terpapar stanting dan ibu hamil, ibu menyusui yang dilayani mendapatkan paket makanan bergizi dari pemerintah yang dibiayai rakyat melalui pajak.
Sebagai hipotesa berbagai kebijakan program rezim Prabowo Gibran tidak berlandaskan amanah dan cita lihur UUD 1945 dan Pancasila.
Bahkan disinyalir dan atau diduga kebijakan program pemerintah lebih cenderung membangun penguatan jaringan untuk kepentingan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2029 dengan menggunakan APBN.
Dan hal tentu saja sepatutnya diawasi oleh DPR RI agar segera merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi berbagai program yang hanya menguntungkan personal jaringan kekuasaan.
Terkecuali oleh oknum anggota DPR RI lebih banyak menjadi penikmat program tersebut, ketimbang hadir menjadi wakil rakyat yang kritis demi menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia.
Posting Komentar untuk "Ilusi Kemakmuran di Balik Anggaran Jumbo"