Kuasa Hukum Taufiq Hidayat Minta DPRD Buka Dokumen APBD 2025 dan Bentuk Pansus Seragam Sekolah Gratis

Makassar Media Duta,- Taufiq Hidayat bersama tim kuasa hukum dan Komunitas Gibran Center mendatangi kantor DPRD Kota Makassar, Jumat, 21 Agustus 2026.

Kedatangan mereka untuk menyerahkan surat permohonan dokumen APBD Tahun Anggaran 2025 dan meminta Dewan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik pengadaan seragam sekolah gratis.

Tim kuasa hukum yang hadir yakni Dr. H. Sulthani, S.H., M.H.*, Jamal Jamaluddin, S.H., dan Andi Syahrul Mubarak, S.Sos., S.H.

Tuntut Transparansi Anggaran Seragam Gratis

Dalam aksinya, Taufiq Hidayat menyampaikan dua poin utama.

Pertama, permintaan dokumen resmi.

Mereka meminta DPRD menyerahkan dokumen APBD 2025 secara resmi. Dokumen itu disebut dibutuhkan untuk kepentingan pembelaan hukum klien yang saat ini dilaporkan terkait dugaan penghinaan.

Kedua, desakan RDP dan pembentukan Pansus.

Tim mendesak DPRD Kota Makassar segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat dengan pihak terkait.

Mereka juga meminta dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki, meneliti dan mengawasi pelaksanaan program pengadaan seragam sekolah gratis yang telah disosialisasikan oleh instansi terkait.

Selain itu, tim juga meminta BPKP dilibatkan untuk mengaudit kebijakan anggaran tersebut.

"Kami sangat percaya aspirasi dan surat kami mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti RDP dengan pihak terkait berkenaan kebijakan anggaran seragam sekolah gratis yang menjadi polemik tersebut," ujar Dr. H. Sulthani, S.H., M.H. usai diterima Ketua dan anggota DPRD.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas atensi pimpinan DPRD yang menerima mereka.

Soroti Pelaksanaan Program

Aksi ini menyoroti pelaksanaan program pengadaan seragam sekolah gratis oleh Pemerintah Kota Makassar. Menurut tim, transparansi anggaran diperlukan agar program berjalan akuntabel dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, DPRD Kota Makassar belum memberikan jadwal pasti terkait pelaksanaan RDP dan pembentukan Pansus yang diminta. (*)