Media Duta,- Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, kembali melakukan penataan besar di lingkungan Kementerian Pertanian.
Sebanyak 14 pejabat dari berbagai jenjang dicopot dari jabatannya setelah muncul dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan atau pengelolaan uang dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Pencopotan itu dilakukan bersamaan dengan pelantikan lebih dari 30 pejabat Eselon II di lingkungan Kementan pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Amran menyebut langkah tersebut bukan semata rotasi birokrasi, melainkan juga bagian dari proses pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga melakukan pelanggaran.
Menurut Amran, 14 pejabat yang dicopot terdiri atas pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III. Mereka untuk sementara tidak diberikan jabatan sambil menunggu proses pemeriksaan internal.
Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kerugian negara atau pelanggaran yang memenuhi unsur hukum, kasus tersebut akan diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Sebaliknya, Amran juga membuka kemungkinan pejabat yang dicopot kembali mendapatkan jabatan apabila pemeriksaan membuktikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pencopotan yang dilakukan belum diposisikan sebagai putusan akhir terhadap para pejabat yang diperiksa.
Status mereka masih berada dalam proses pemeriksaan internal dan hasil penyelidikan Inspektorat Jenderal Kementan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.
Amran mengatakan pemeriksaan akan dipercepat. Ia memberikan waktu kepada Inspektur Jenderal Kementan Irham Waroihan untuk menyelesaikan proses tersebut paling lambat tiga bulan, dengan harapan pemeriksaan dapat rampung lebih cepat jika memungkinkan.
Dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian utama berkaitan dengan uang. Amran menyebut nilai yang diduga terkait penyimpangan tersebut mencapai miliaran rupiah, meski belum membeberkan rincian nominal, jenis transaksi, maupun unit kerja yang diduga terlibat.
Informasi mengenai nilai kerugian maupun bentuk pelanggaran secara lebih rinci masih menunggu hasil pemeriksaan. Karena itu, dugaan penyimpangan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai tindak pidana yang telah terbukti.
Langkah Amran kali ini juga memperpanjang catatan penertiban internal yang dilakukan Kementan.
Pada awal 2026, Amran pernah menyampaikan bahwa ratusan oknum pejabat di lingkup Kementan maupun yang berkaitan dengan sektor pertanian telah dikenai berbagai tindakan, mulai dari pencopotan hingga proses hukum.
Sebelumnya, Amran juga beberapa kali mengambil tindakan terhadap pejabat yang diduga terlibat penyimpangan.
Salah satunya adalah pencopotan pejabat Eselon II yang disebut menerima suap sebesar Rp700 juta dan kemudian diarahkan untuk diproses melalui pemeriksaan internal serta aparat penegak hukum.
Pola penindakan tersebut berlangsung ketika pemerintah sedang memperketat pengawasan terhadap tata kelola pangan. Dalam beberapa pekan terakhir, Kementan juga menyoroti dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras.
Pemerintah menyatakan hasil pengujian terhadap ratusan merek beras menemukan banyak produk yang tidak sesuai dengan standar mutu dan label yang dipasarkan kepada konsumen.
Sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Amran berada pada posisi strategis dalam kebijakan pangan nasional.
Pengawasan terhadap distribusi, mutu pangan, produksi pertanian, hingga berbagai program pemerintah membuat tata kelola internal Kementan menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan agenda ketahanan pangan.
Dalam konteks tersebut, Amran menegaskan bahwa proses pemeriksaan tidak berhenti pada 14 pejabat yang telah dicopot. Ia menyebut masih terdapat sejumlah pihak yang sedang didalami. Apabila pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran, pencopotan berikutnya tetap terbuka.
Amran juga menyebut keputusan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden memberikan dukungan terhadap langkah penindakan tersebut.
Yang menarik, Amran mengungkap bahwa salah satu pejabat yang dicopot memiliki hubungan keluarga dekat dengannya. Ia menyatakan hubungan personal tidak boleh menjadi pertimbangan dalam proses penilaian jabatan ketika terdapat dugaan pelanggaran yang sedang diperiksa.
Pernyataan itu disampaikan Amran untuk menegaskan pendekatan meritokrasi yang ingin diterapkan dalam penataan birokrasi Kementan.
Pejabat yang dianggap memiliki persoalan tidak akan dipertahankan hanya karena hubungan pribadi, sementara mereka yang terbukti tidak melakukan pelanggaran tetap memiliki peluang untuk kembali menduduki jabatan.
Di sisi lain, pemeriksaan internal terhadap 14 pejabat tersebut akan menjadi bagian penting dari perkembangan kasus ini.
Selain menentukan apakah dugaan penyimpangan benar-benar terjadi, proses tersebut juga akan menjawab berapa nilai uang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, siapa saja yang terlibat, serta apakah terdapat indikasi kerugian negara.
Kementan dalam beberapa waktu terakhir memang meningkatkan pengawasan terhadap berbagai sektor yang berkaitan dengan pangan.
Pengawasan beras fortifikasi, misalnya, dilakukan bersama Bapanas, Satgas Pangan Polri dan instansi terkait untuk memastikan mutu, kandungan gizi, perizinan, serta kesesuaian label produk.
Penataan internal Kementan juga berlangsung di tengah agenda pemerintah menjaga produksi dan ketersediaan pangan nasional. Bapanas sebelumnya mencatat stok beras nasional berada pada level tinggi dan pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
Dengan pemeriksaan yang masih berjalan, rincian mengenai dugaan penyimpangan 14 pejabat tersebut masih menjadi bagian dari proses yang belum selesai. Amran menyatakan pejabat lain masih dapat dikenai tindakan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran.
Untuk saat ini, 14 pejabat tersebut berstatus non-job sambil menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementan. Hasil pemeriksaan itu yang nantinya menentukan apakah perkara berhenti pada evaluasi administratif atau berlanjut kepada aparat penegak hukum.(*)
Posting Komentar untuk "Mentan Mencopot 14 Pejabat Kementan Yang Diduga Terkait Uang Milyaran"