Oleh : Dr.H. Sulthani, S.H.,M.H.
Dosen FH Universitas Muslim Indonesia
Ketua Umum PERADI Damai
Wacana penerapan pasal makar terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) berkenaan kasus dugaab penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memerlukan pembuktian niat jahat (mens rea) dan permulaan pelaksanaan yang mengarah langsung pada kelumpuhan pemerintahan Makassar, 17/11/2026.
Hingga pertengahan November 2026, status dugaan makar ini masih berada pada tahap penyelidikan setelah Bareskrim Polri mengantongi bukti permulaan dan laporan polisi di luar sangkaan utama akses penyadapan ilegal.
Penulis mengalisisis perspektif hukum pidana berdasarkan konstruksi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan doktrin para ahli :
1. Duduk Perkara dan Konstruksi Pasal
Perkara ini bermula dari penetapan tersangka terhadap Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan tiga perwira tinggi Polri lainnya terkait penyadapan ilegal dan penghilangan data elektronik yang diduga menyasar Presiden serta pejabat negara lainnya.
Jeratan Pidana Awal. Para tersangka untuk sementara dijerat dengan pasal penyadapan dan akses ilegal berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 258 dan Pasal 332) serta UU ITE.
Pengembangan ke Delik Makar. Penyidik kemudian membuka penyelidikan baru terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan makar setelah menemukan bukti permulaan dari pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti elektronik.
Ketentuan Makar pada KUHP Baru. Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), delik makar diatur dalam Pasal 191 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 192 (makar terhadap keutuhan wilayah NKRI), dan Pasal 193 (makar untuk menggulingkan pemerintah).
2. Unsur-Unsur Delik Makar
Secara dogmatis, delik makar berasal dari istilah Belanda aanslag yang bermakna serangan nyata, bukan sekadar pemikiran atau pelanggaran administratif.
Berdasarkan Pasal 160 KUHP Nasional (yang mengadopsi prinsip Pasal 87 KUHP lama), makar dianggap telah ada apabila memenuhi unsur-unsur berikut:
Adanya Niat atau Maksud (Voornemen). Pelaku memiliki kehendak batin yang spesifik untuk mencapai tujuan yang dilarang, seperti membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau menggulingkan kekuasaan yang sah.
Adanya Permulaan Pelaksanaan (Begin van Uitvoering). Niat tersebut telah diwujudkan dalam tindakan persiapan nyata yang secara objektif mendekatkan pelaku pada tujuan makar.
Sifat Delik Formil. Tindak pidana makar tidak mensyaratkan tercapainya akibat (jika Presiden benar-benar lengser atau terbunuh). Perbuatan sudah dianggap selesai dan dapat dipidana begitu permulaan pelaksanaan dilakukan.
Permufakatan Jahat (Samenspanning). Dalam konteks penyadapan terstruktur oleh lebih dari satu orang, penyidik dapat menggunakan pasal permufakatan jahat yang mempidana kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan makar, meskipun serangan fisiknya belum dimulai.
3. Analisis Hukum Pidana: Penyadapan vs Makar
Untuk menarik perbuatan penyadapan ilegal menjadi tindak pidana makar, penegak hukum harus membuktikan hubungan kausalitas yang ketat antara alat (penyadapan) dan tujuan (makar):
Aspek Pembuktian Mens Rea. Tindakan memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap kepala negara memang memenuhi unsur pelanggaran wewenang dan privasi.
Namun, untuk dikualifikasikan sebagai makar, penyidik wajib membuktikan bahwa data hasil sadapan Presiden tersebut direncanakan untuk melumpuhkan fungsi kepresidenan atau mengkudeta pemerintahan.
Batas antara Persiapan dan Pelaksanaan. Jika penyadapan dilakukan murni untuk kepentingan pengumpulan informasi politik atau pengawasan internal tanpa rencana aksi penggulingan kekuasaan, maka perbuatan tersebut berhenti pada delik penyadapan dan akses ilegal.
Peran Permufakatan Jahat. Apabila ditemukan fakta bahwa komando berjenjang dalam penyadapan tersebut disertai skenario lanjutan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, unsur permufakatan jahat makar dapat terpenuhi secara formil.
4. Pendapat dan Pandangan Ahli Hukum
Wacana penerapan pasal makar dalam kasus ini beragam pandangan ahli, paktisi hukum dan atau akademisi, seperti :
Prof. Moeljatno (Doktrin Hukum Pidana). Moeljatno menjelaskan bahwa delik makar merupakan bentuk delik percobaan yang diperluas (geamputeerde poging).
Pelaku tetap dapat dipidana meskipun tujuan makarnya belum tercapai atau ia mengundurkan diri secara sukarela setelah permulaan pelaksanaan dimulai.
Prof. Loebby Loqman (Pakar Delik Politik). Dalam catatan akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Loebby Loqman menekankan bahwa delik terhadap keamanan negara sangat sensitif dan rawan ditarik ke ranah politik, sehingga pembuktian unsur objektifnya harus dijaga agar tidak menyimpang dari asas kepastian hukum.
Yusril Ihza Mahendra (Menko Kumham Imipas). Pada awal bergulirnya kasus pada November 2026, Yusril sempat menyatakan bahwa konstruksi perkara masih berfokus pada pelanggaran pasal penyadapan dan UU ITE karena belum terlihat indikasi kuat yang mengarah pada unsur makar terhadap Presiden maupun NKRI.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Dalam kajiannya mengenai penerapan pasal makar, ICJR menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus berhati-hati dan tidak boleh hanya mengandalkan tafsir subjektif atas niat pelaku tanpa bukti tindakan permulaan pelaksanaan yang konkret.
5. Bagi penulis, secara yuridis, tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden merupakan pelanggaran hukum berat terhadap keamanan dan informasi negara.
Namun, penjeratan pasal makar baru dapat dibenarkan secara hukum pidana apabila penyidik berhasil membuktikan isi dan tujuan akhir dari penyadapan tersebut.
Tanpa adanya bukti bahwa informasi hasil sadapan digunakan sebagai instrumen untuk melumpuhkan kewenangan Presiden atau menggulingkan pemerintah yang sah, penegakan hukum sebaiknya tetap dipusatkan pada tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penyalahgunaan wewenang.
Pwnyidik harus berupaya memeriksa siapa pun yang memiliki keterkaitan terhadap perkara tersebut untuk memastikan, apakah terdapat mens rea dan actus reus delik makar dalam peristiwa penyadapan terhadap Presiden.

Posting Komentar untuk "Analisis Pasal Makar Terhadap Listio Sigid Prabowo (LSP), Mungkinkah ?"