Makassaredia Duta,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penetapan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bone tahun anggaran 2024-2025.
Perkara tersebut menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian dalam pemaparan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,Muhammad Syarifuddin, di Kantor Kejati Sulsel, Senin (2/11/2026).
Dalam keterangannya, Muhammad Syarifuddin menyebut pihaknya menemukan indikasi adanya persekongkolan dalam proses penetapan APBD Kabupaten Bone tahun 2024.
Menurut penjelasan Kajati, terdapat program Pokir DPRD yang diduga dipaksakan masuk ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), meskipun program tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kejati Sulsel kini mendalami proses penganggaran tersebut untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.
#boneterkini

Posting Komentar untuk "Kajati Sulsel Selidiki Dugaan Penyimpan Pikir DPRD Bone Tahun 2024-2024 , Anggaran THR Guru dan BPJS Ikut Disorot"