Dijual cepat Rumah/tanah dengan seluas 336 M2 sertipikat Hak Milik Alamat Jalan Dr Ratulangi No. 3, E. Yang berminat dapat menghubungi Samsons Supeno HP 0812 5627 7440- 085 336 244 337 ttd Samson Supeno

Sejarah Baru! Mantan Kapolri Diduga Memerintahkan Para Jenderal Menyadap Presiden Prabowo Subianto

Media Duta, -  Kesaktian Pancasila kembali diuji? Pada tahun 1965 Dewan Jenderal ditembak sementara tahun 2026 Para Jenderal digrebek. Tahunnya berbeda jauh tapi alurnya keliatan hampir sama. 

Aksinya adalah oknum para Jenderal tersebut disinyalir diperintahkan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan tindakan penyadapan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kasus penyadapan yang terjadi murni merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi Polri. Namun, sejarah baru saja mencatat peristiwa luar biasa di mana sistem resmi milik Polri disalahgunakan oleh oknum pejabat tingginya untuk menyadap Presiden.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Tersangka dijerat pasal berlapis, termasuk dugaan penyadapan ilegal dan akses sistem elektronik tidak sah (Pasal 258 KUHP baru, Pasal 332 KUHP, serta UU ITE).

Berdasarkan keterangan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin pada 3 November 2026, para oknum tersebut diduga memasukkan nomor telepon Presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha ke dalam sistem penyadapan resmi Polri sepanjang tahun 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur hukum yang sah.

Pihak Polri menegaskan bahwa institusi memiliki regulasi ketat, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur tata cara pemantauan agar tetap legal. 

Oleh karena itu, tindakan para tersangka dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (illegal access) dan penghapusan data elektronik secara personal, bukan atas nama agenda resmi institusi Polri.

Meskipun secara kelembagaan Polri tidak memiliki kebijakan untuk menyadap kepala negara, penggunaan alat dan wewenang internal institusi oleh para tersangka dalam kasus ini dinilai oleh para pakar hukum sebagai preseden buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keamanan komunikasi presiden di Indonesia.

Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo mengarah pada perbuatan makar disampaikan oleh pihak Istana Kepresidenan serta sejumlah pejabat dan pakar hukum, namun pembuktian hukum pastinya masih berproses di kepolisian.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tindakan penyadapan ilegal, penghapusan barang bukti elektronik, serta akses sistem secara tidak sah terhadap Kepala Negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar karena membahayakan keselamatan pimpinan negara dan kepentingan nasional.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra juga menilai dugaan penyadapan tersebut mengarah pada tindakan makar. 

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penyadapan terhadap presiden dapat disebut mengarah ke makar jika tujuannya berujung pada upaya penjatuhan pemerintahan yang sah.

Pakar Hukum Pidana (Abdul Fickar Hadjar) menyatakan bahwa kategori pidana makar perlu dibuktikan lebih lanjut, khususnya mengenai aktor di balik penyadapan dan apakah hasilnya disetor untuk membahayakan kedaulatan negara. Makar dalam konteks politik didefinisikan sebagai upaya mengambil alih kekuasaan sah secara inkonstitusional.

Pandangan lain, Amnesty International Indonesia memberikan pandangan kritis bahwa kasus ini tidak semata-mata soal makar terhadap presiden, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik dan isu pengawasan.

Ancaman hukuman untuk tindak pidana makar diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Hukuman bagi pelaku makar bervariasi tergantung pada sasaran dan tujuannya.

Makar terhadap Presiden/Wakil Presiden (Pasal 191 KUHP): Diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun jika bermaksud membunuh atau membuat tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Makar terhadap NKRI (Pasal 192 KUHP): Diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun jika bertujuan memisahkan diri atau menjadikan wilayah jatuh ke kekuasaan asing.

Makar terhadap Pemerintah (Pasal 193 KUHP): Pelaku umum diancam penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengaturnya diancam penjara paling lama 15 tahun.

Lebih dari 6.000 nomor telepon disebut masuk daftar sasaran penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. 

OMBINTANG (Asdar Akbar); Mahasiswa Hukum UNSA, Jenderal Lapangan Aksi Hak Angket DPRD Sulsel 2019, Presiden LKPK RI 2011-2023, Kordinator ForMakSi SulSel 2020, Pelopor Gerakan Mahasiswa Menggugat, Pelopor Komunitas Anak Kampung Masuk Kota,  Penggagas Jaringan Marketing Indonesia (JMI), Relawan Pilpres 2024, Tim Media Dr. Iswadi, M.Pd, Jakarta

Pertama Dalam Sejarah Mantan Kapolri Diduga Memerintahkan Para Jenderal Menyadap Presiden; Kesaktian Pancasila Kembali Diuji


Posting Komentar untuk " Sejarah Baru! Mantan Kapolri Diduga Memerintahkan Para Jenderal Menyadap Presiden Prabowo Subianto"