Makassar Media Duta,- Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel melayangkan kritik terhadap Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Kritik itu dilayangkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang membahas Rancangan Perubahan APBD 2024 dan Rancangan RPJMD 2025–2029, Selasa (8/7/2025) siang.
Sekretaris Fraksi Demokrat, Heriwawan, menyampaikan langsung sindiran tersebut saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Politisi Partai Demokrat itu, menyesalkan ketidakhadiran Andi Sudirman dalam forum strategis DPRD Sulsel.
Menurut Heriwawan, momen tersebut justru merupakan saat yang krusial untuk menjalin komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
Ketidakhadiran gubernur dinilai mencederai esensi akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
"Fraksi Demokrat menyoroti renggangnya relasi eksekutif dan legislatif belakangan ini. Ketidakhadiran Gubernur atau Wakil Gubernur Sulsel dalam forum resmi seperti Rapat Paripurna bukan hal sepele," tegas Heriwawan di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.
Lebih lanjut, Heriwawan menyentil citra publik Gubernur Sulsel yang selama ini tampil aktif dalam gerakan sosial.
Namun, Andi Sudirman dinilai abai dalam forum akuntabilitas.
"Hadir di panggung publik seperti ‘Gerakan Anti Mager’, namun ‘mager’ di ruang akuntabilitas memberi kesan abai terhadap substansi," ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa undangan DPRD Sulsel adalah mandat rakyat, dan mengabaikannya sama saja dengan mengabaikan suara publik.
"Kami tegaskan, undangan DPRD adalah mandat rakyat. Mengabaikannya berarti mengabaikan suara publik," tegas Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel itu.
Menurutnya, ketidakhadiran Andi Sudirman dalam forum strategis seperti ini bisa merusak komunikasi politik antara dua pilar utama pemerintahan daerah.
Heriwawan bahkan menyebut dampaknya bisa meluas hingga menimbulkan disinformasi dan melemahkan legitimasi kebijakan di mata publik.
"Ketidakhadiran dalam forum strategis merusak komunikasi, menimbulkan disinformasi, dan melemahkan legitimasi kebijakan. Masyarakat menyaksikan semua ini, dan kepercayaan publik adalah modal utama pemerintahan," tutup Heriwawan.
Sementara itu, anggota Fraksi Harapan (Hanura-PAN), Kamaruddin, menyampaikan setidaknya enam poin penting yang menjadi sorotan dan perhatian pihaknya.
Pertama, Fraksi Harapan menyoroti keterlambatan penyerahan dokumen RPJMD dari pihak eksekutif.
“Penyerahan Dokumen RPJMD ini mengalami keterlambatan atau tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Kamaruddin.
Sehingga pembahasannya kemungkinan akan mengalami keterlambatan. "Mohon penjelasan atas keterlambatan ini,” ujar Kamaruddin.
Kedua, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyoroti aspek visi Gubernur Sulsel yang mengangkat kata “Berkarakter.”
Makna ‘Berkarakter’ dalam visi daerah harus dijabarkan secara operasional dan dapat diukur.
"Apakah nilai-nilai karakter tersebut telah diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan, kebudayaan, literasi, hingga tata kelola pemerintahan?” tanyanya.
Ketiga, Fraksi Harapan mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel yang mengusung transformasi digital dan birokrasi adaptif sebagai bagian dari misinya.
“Kami mencermati bahwa misi transformasi digital dan birokrasi adaptif merupakan langkah progresif," ungkapnya.
Tetapi, lanjutnya, bagaimana kesiapan SDM ASN, terutama di daerah, dalam menghadapi perubahan digitalisasi sistem dan layanan publik.
Keempat, Fraksi Harapan mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD Sulsel 2025–2029 dengan RPJPD Sulsel 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.
"Sinkronisasi RPJMD dengan RPJPD dan RPJMN menjadi kekuatan dokumen ini. Namun, penting memastikan implementasi yang konsisten hingga ke level pelaksana di lapangan,” jelas Kamaruddin.
Kelima, perhatian serius juga diberikan pada ketimpangan wilayah.
“Pembangunan infrastruktur perlu menjangkau daerah pelosok dan kepulauan. Kami mendesak adanya peta ketimpangan antarwilayah yang menjadi dasar kebijakan afirmatif bagi wilayah tertinggal, termasuk kawasan pegunungan dan pesisir," tegas Kamaruddin.
Kendati demikian, Fraksi Harapan juga menyambut baik isi RPJMD yang memuat 4 misi utama, 6 tujuan pembangunan, dan 17 sasaran strategis.
“Kami menyambut baik orientasi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
"Tetapi juga menekankan ketangguhan terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, penguatan pelayanan publik, dan inklusi digital," tambahnya.
Namun, ia menegaskan pentingnya penjabaran indikator secara teknis dan transparan.
“Setiap sasaran pembangunan harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan dengan isu lokal. Ini harus dibarengi dengan mekanisme pelaporan berkala yang transparan kepada publik,” tegas Kamaruddin.
Terakhir, Fraksi Harapan menilai bahwa tantangan lima tahun ke depan akan sangat kompleks.
Di mana, isu kemiskinan, ketimpangan wilayah, ketahanan pangan, krisis iklim, hingga gejolak ekonomi global akan menjadi tantangan nyata yang membutuhkan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang konsisten, dan pengawasan yang partisipatif.
Dengan mempertimbangkan seluruh masukan tersebut, Kamaruddin menyatakan mendukung pembahasan lebih lanjut dua ranperda yang diajukan Pemprov Sulsel.( Erlan Saputra)
jnnkkknj
Penulis: Erlan Saputra
Editor: Alfian
Makassar Media Duta,- Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel melayangkan kritik terhadap Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Kritik itu dilayangkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang membahas Rancangan Perubahan APBD 2024 dan Rancangan RPJMD 2025–2029, Selasa (8/7/2025) siang.
Sekretaris Fraksi Demokrat, Heriwawan, menyampaikan langsung sindiran tersebut saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Politisi Partai Demokrat itu, menyesalkan ketidakhadiran Andi Sudirman dalam forum strategis DPRD Sulsel.
Menurut Heriwawan, momen tersebut justru merupakan saat yang krusial untuk menjalin komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
Ketidakhadiran gubernur dinilai mencederai esensi akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
"Fraksi Demokrat menyoroti renggangnya relasi eksekutif dan legislatif belakangan ini. Ketidakhadiran Gubernur atau Wakil Gubernur Sulsel dalam forum resmi seperti Rapat Paripurna bukan hal sepele," tegas Heriwawan di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.
Lebih lanjut, Heriwawan menyentil citra publik Gubernur Sulsel yang selama ini tampil aktif dalam gerakan sosial.
Namun, Andi Sudirman dinilai abai dalam forum akuntabilitas.
"Hadir di panggung publik seperti ‘Gerakan Anti Mager’, namun ‘mager’ di ruang akuntabilitas memberi kesan abai terhadap substansi," ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa undangan DPRD Sulsel adalah mandat rakyat, dan mengabaikannya sama saja dengan mengabaikan suara publik.
"Kami tegaskan, undangan DPRD adalah mandat rakyat. Mengabaikannya berarti mengabaikan suara publik," tegas Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel itu.
Menurutnya, ketidakhadiran Andi Sudirman dalam forum strategis seperti ini bisa merusak komunikasi politik antara dua pilar utama pemerintahan daerah.
Heriwawan bahkan menyebut dampaknya bisa meluas hingga menimbulkan disinformasi dan melemahkan legitimasi kebijakan di mata publik.
"Ketidakhadiran dalam forum strategis merusak komunikasi, menimbulkan disinformasi, dan melemahkan legitimasi kebijakan. Masyarakat menyaksikan semua ini, dan kepercayaan publik adalah modal utama pemerintahan," tutup Heriwawan.
Sementara itu, anggota Fraksi Harapan (Hanura-PAN), Kamaruddin, menyampaikan setidaknya enam poin penting yang menjadi sorotan dan perhatian pihaknya.
Pertama, Fraksi Harapan menyoroti keterlambatan penyerahan dokumen RPJMD dari pihak eksekutif.
“Penyerahan Dokumen RPJMD ini mengalami keterlambatan atau tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Kamaruddin.
Sehingga pembahasannya kemungkinan akan mengalami keterlambatan. "Mohon penjelasan atas keterlambatan ini,” ujar Kamaruddin.
Kedua, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyoroti aspek visi Gubernur Sulsel yang mengangkat kata “Berkarakter.”
Makna ‘Berkarakter’ dalam visi daerah harus dijabarkan secara operasional dan dapat diukur.
"Apakah nilai-nilai karakter tersebut telah diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan, kebudayaan, literasi, hingga tata kelola pemerintahan?” tanyanya.
Ketiga, Fraksi Harapan mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel yang mengusung transformasi digital dan birokrasi adaptif sebagai bagian dari misinya.
“Kami mencermati bahwa misi transformasi digital dan birokrasi adaptif merupakan langkah progresif," ungkapnya.
Tetapi, lanjutnya, bagaimana kesiapan SDM ASN, terutama di daerah, dalam menghadapi perubahan digitalisasi sistem dan layanan publik.
Keempat, Fraksi Harapan mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD Sulsel 2025–2029 dengan RPJPD Sulsel 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.
"Sinkronisasi RPJMD dengan RPJPD dan RPJMN menjadi kekuatan dokumen ini. Namun, penting memastikan implementasi yang konsisten hingga ke level pelaksana di lapangan,” jelas Kamaruddin.
Kelima, perhatian serius juga diberikan pada ketimpangan wilayah.
“Pembangunan infrastruktur perlu menjangkau daerah pelosok dan kepulauan. Kami mendesak adanya peta ketimpangan antarwilayah yang menjadi dasar kebijakan afirmatif bagi wilayah tertinggal, termasuk kawasan pegunungan dan pesisir," tegas Kamaruddin.
Kendati demikian, Fraksi Harapan juga menyambut baik isi RPJMD yang memuat 4 misi utama, 6 tujuan pembangunan, dan 17 sasaran strategis.
“Kami menyambut baik orientasi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
"Tetapi juga menekankan ketangguhan terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, penguatan pelayanan publik, dan inklusi digital," tambahnya.
Namun, ia menegaskan pentingnya penjabaran indikator secara teknis dan transparan.
“Setiap sasaran pembangunan harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan dengan isu lokal. Ini harus dibarengi dengan mekanisme pelaporan berkala yang transparan kepada publik,” tegas Kamaruddin.
Terakhir, Fraksi Harapan menilai bahwa tantangan lima tahun ke depan akan sangat kompleks.
Di mana, isu kemiskinan, ketimpangan wilayah, ketahanan pangan, krisis iklim, hingga gejolak ekonomi global akan menjadi tantangan nyata yang membutuhkan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang konsisten, dan pengawasan yang partisipatif.
Dengan mempertimbangkan seluruh masukan tersebut, Kamaruddin menyatakan mendukung pembahasan lebih lanjut dua ranperda yang diajukan Pemprov Sulsel.( Erlan Saputra)