Harga BBM Rp 25 ribu sampai Rp 35 ribu/ Perliter dan Harga Elpiji 3 Kg Rp 35 ribu Sampai Rp 50 ribu

Liputan : Dedhy

Luwu Utara, batarapos.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, Karemuddin, meminta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) Luwu Utara untuk segera menertibkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji di lapangan yang dinilai tidak normal dan merugikan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul beredarnya isu lockdown di tengah masyarakat Luwu Utara yang memicu kepanikan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan menjual BBM dan Elpiji di atas harga wajar demi meraup keuntungan pribadi.

Karemuddin mengungkapkan, di lapangan ditemukan harga BBM yang bervariasi, mulai dari Rp16.000, Rp25.000, hingga Rp.35.000 per liter. Padahal, berdasarkan informasi resmi, ketersediaan stok BBM di Kabupaten Luwu Utara saat ini dalam kondisi cukup dan aman.

Tidak hanya BBM, lonjakan harga juga terjadi pada Elpiji subsidi 3 kilogram. Harga yang semestinya terjangkau justru melonjak hingga Rp35.000 bahkan mencapai Rp50.000 per tabung, kondisi yang dinilai sangat memberatkan masyarakat kecil.

Harga BBM Rp 25 ribu sampai Rp 35 ribu/ Perliter dan Harga Elpiji 3 Kg Rp 35 ribu Sampai Rp 50 ribu

“ Atas kondisi ini, kami minta DPKUKM turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Jika ditemukan pelanggaran dan terbukti ada permainan harga atau penimbunan, maka harus segera ditindaklanjuti, ” tegas Karemuddin, Sabtu (31/1/2026).

Ia menekankan, penindakan tidak boleh berhenti pada teguran semata. Pemerintah daerah, melalui DPKUKM, diminta berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang dengan sengaja menciptakan keresahan dan mengambil keuntungan di atas penderitaan masyarakat.

Selain itu, Karemuddin juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah mempercayai serta menyebarkan informasi bohong atau hoaks. Menurutnya, kepanikan publik hanya akan memperparah situasi dan membuka ruang bagi praktik-praktik curang.

Ia menegaskan bahwa isu lockdown yang dikaitkan dengan aksi perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya tidak boleh disalahgunakan.

“ Perjuangan aspirasi adalah hak konstitusional, namun harus dijalankan secara bermartabat, tanpa menciptakan keresahan dan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, ” tutupnya.(*)