Menlu Sugiono melalui akun Instagramnya menjelaskan alasan Indonesia bergabung menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibuat Presiden AS, Donald Trump.
Menurut Sugiono, Board of Peace merupakan salah satu alternatif konkret saat ini untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza.
"Tentu saja fokusnya adalah pada terwujudnya kemerdekaan Palestina, berdasarkan Solusi Dua Negara dan parameter internasional yang telah disepakati bersama," kata Sugiono.
Menanggapi hal itu, diplomat senior yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dinno Patti Djalal menilai penjelasan Sugiono terlalu abstrak dan normatif untuk masalah yang kontroversial tersebut. "Sangat rumit dan pastinya penuh ranjau," ungkap Dinno.
Dinno mengungkapkan, Sugiono perlu menjelaskan lebih lanjut beberapa hal, seperti:
1. Apa hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian, dan apakah prinsip kesetaraan dijamin?
2. Apa jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek Trump dalam merekonstruksi Gaza menjadi kawasan real estate, yang akan mengesampingkan hak rakyat Palestina?
3. Apa jaminan bahwa Dewan Perdamaian bisa mewujudkan kemerdekaan Palestina (solusi 2 negara), mengingat Trum dan Netanyahu masih menjauhi tujuan ini.
4. Bagaimana kalau ada perbedaan pendapat supaya anggota Dewan Perdamaian tidak diposisikan sebagai anak buah Trump?
5. Kalau ada PM Israel Benjamin Netanyahu di Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina?
6. Bagaimana kalau rencana gencatan senjata dilanggar Israel, seperti yang sudah sering terjadi?
7. Kenapa perlu ada biaya fantastis $1 miliar untuk jadi anggota tetap Dewan Perdamaian?
8. Apakah Dewan Perdamaian tidak menyaingi PBB?
9. Apa red flags bagi Indonesia yang sejak awal perlu menjadi pedoman partisipasi kita di Dewan Perdamaian?
"Rakyat berhak dan butuh penjelasan gamblang mengenai hal ini. Wamenlu Anis Matta juga perlu tampil.
Ditunggu penjelasan lebih lanjut Menlu Sugiono mengenai butir-butir pertanyaan di atas," tulis Dinno.
Posting Komentar untuk "Indonesia Bergabung Jadi Snggota Dewan Perdamaian Yang Dibuat Presiden AS, Donald Trump."