Hari Erlangga Mengaku Korban Tertipu Oleh Oknum Anggota Kepolisian

Seorang warga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Hari Erlangga (44), mengaku menjadi korban dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian berinisial HDR yang disebut bertugas di Polda Sulsel Rabu (18/2/2026).

Erlangga menuturkan awalnya ia meminta bantuan kepada HDR untuk mengurus dananya. Namun, setelah dana tersebut ditransfer, uang justru masuk ke rekening pribadi HDR.

“Setelah HDR komunikasi, dia dikirimi dana saya sebesar Rp25 Juta, tapi napake rekeningnya sendiri tanpa sepengetahuan saya,” ujar Erlangga.

Menurut Erlangga, setelah dana masuk, ia langsung meminta agar uang tersebut segera ditransfer kembali ke rekening miliknya. Namun hingga kini, pengembalian yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.

“Setelah masuk dananya, saya bilang ‘ki transfer balik pak ke nomor rekening ku’, tapi sampai saat ini dia belum transfer itu uang. Alasannya terpotong otomatis di BRInya,” jelasnya.

Erlangga mengaku peristiwa itu terjadi pada Januari lalu. Ia bahkan telah beberapa kali menerima janji pengembalian dana dari HDR, termasuk janji pada awal Februari.

Namun, hingga pertengahan Februari, dana tersebut belum juga dikembalikan.

“Kejadiannya sekitar bulan Januari, dan saya pernah dijanjikan sejak tanggal 2 bulan Februari, namun hingga kini belum na kembalilan. Selaluji na janji ka,” tambahnya.

Hati Erlangga berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa harus menempuh jalur hukum.

Ia menekankan bahwa sebagai aparat penegak hukum, HDR seharusnya menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat.

“Harapanku itu bagaimana dia kembalikan secara baik apalagi dia kan sebagai seorang polisi harus memegang dan menjaga amanah,” tegas Erlangga.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, HDR belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan DNID.co.id melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp belum mendapat respons.

Kasus ini pun menjadi sorotan, mengingat dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam persoalan yang merugikan masyarakat.

Sumber : (dnid.co.id)