Presiden Melakukan Pertemuan Tertutup Sekitar 5 jam Dengan Sejumlah Tokoh Nasional

Jakarta Media Duta,- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup selama sekitar lima jam dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Kamis (30/1).

Salah satu tokoh yang hadir adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

Abraham Samad mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemberantasan korupsi, reformasi institusi penegak hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Menurut Samad, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menindak praktik-praktik yang merugikan negara, termasuk yang melibatkan kelompok oligarki.

“Presiden menyatakan tidak akan berkompromi terhadap pihak-pihak yang merampok kekayaan negara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata Samad saat menyampaikan keterangan kepada media.

Dalam pertemuan itu, sejumlah poin penting turut dibahas. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Para tokoh yang hadir, termasuk pengamat politik Siti Zuhro, sepakat bahwa pembenahan institusi Polri menjadi agenda penting guna memperkuat penegakan hukum dan kepercayaan publik.

Isu KPK juga menjadi sorotan. Samad menyinggung dampak revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang dinilai mengurangi independensi lembaga antikorupsi tersebut.

Ia mendorong agar pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah pemulihan agar KPK kembali berfungsi efektif dan independen.

Selain itu, pertemuan turut membahas posisi Indonesia dalam forum internasional, termasuk Board of Peace.

Menurut Samad, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut tidak bersifat mengikat dan dapat dievaluasi jika dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional, khususnya terkait isu Palestina dan Gaza.

Topik lain yang mendapat perhatian adalah penyelamatan dan optimalisasi SDA. Pemerintah disebut berupaya memperkuat pengelolaan SDA agar dapat meningkatkan penerimaan negara dan mencegah kebocoran yang merugikan publik.

Abraham Samad juga menyampaikan pandangannya mengenai perlunya pemulihan independensi KPK serta proses rekrutmen pimpinan KPK yang lebih transparan. (*update_info)