Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran mengumumkan rencana pendirian pusat dukungan khusus drone, yang akan menjadi pusat layanan dan pengelolaan teknologi ini bagi lembaga pemerintah maupun militer.
Pengumuman ini disampaikan Juru Bicara Kemenhan, Brigadir Jenderal Reza Talaei‑Nik, usai kabinet menyetujui aturan dan peraturan pelaksana hukum drone sipil.
Menurut Talaei‑Nik, langkah ini sekaligus menutup kekosongan aturan hukum yang selama ini ada di Iran.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan drone makin luas—mulai dari pemetaan, pendaftaran tanah, survei geologi, hingga operasi penyelamatan di wilayah sulit dijangkau.
Namun juga berpotensi mengganggu keamanan atau membahayakan warga jika tak diatur.
Hukum baru ini memuat aturan pidana bagi penyalahgunaan, yang terbukti menekan insiden keamanan saat perang 12 hari lalu.
Di sisi pertahanan, pejabat itu menegaskan kemampuan pertahanan udara Iran sangat tangguh.
"Hanya dalam 40 hari agresi AS‑Israel baru‑baru ini, kami berhasil menembak jatuh drone‑drone paling canggih musuh jumlahnya lebih dari 16 kali lipat yang berhasil dijatuhkan selama perang 12 hari sebelumnya," ujarnya.
Pemerintah juga bertekad mendorong ekspor teknologi ini. Melalui Wakil Presiden Bidang Sains dan Teknologi, serta dukungan bea cukai dan kemenhan, perusahaan berbasis pengetahuan akan mendapat insentif, keringanan pajak, dan fasilitas kredit agar bisa menembus pasar internasional sebagai eksportir utama drone sipil.
Sumber: PressTV
#iran #drone #pertahanan
Posting Komentar untuk "Kemenhan Iran Dirikan Pusat Dukungan Khusus Drone Penegakkan Hukum"