Ketua Komisi XI DPR RI Minta Rakyat Bayar Pajaknya, Utang Indonesia Hampir Rp 10 ribu Trilyun

Kabar viral terbaru...Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, tidak secara langsung meminta masyarakat untuk "mengencangkan" bayar pajak.

Melainkan mendesak pemerintah untuk lebih agresif mengoptimalkan dan menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak guna mengimbangi beban utang Indonesia yang kini hampir menyentuh Rp10.000 triliun.

Pernyataan ini memicu diskusi hangat di tengah masyarakat karena beban ekonomi yang dirasa semakin berat.

Hingga Maret 2026, total utang pemerintah dilaporkan telah merangkak naik hingga mencapai Rp9.920,42 triliun, mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun.

Pada akhir tahun 2025, angka tersebut berada di kisaran Rp9.637,9 triliun atau setara 40,46% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio Pembayaran Utang (DSR) Tidak Ideal: Debt Service Ratio (DSR) Indonesia tercatat berada di angka 42,3%.

Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan yang masuk ke kas negara, sekitar Rp42 harus dialokasikan khusus untuk membayar pokok dan bunga utang.

Batas aman atau level ideal internasional untuk DSR ini umumnya hanya berkisar antara 20% hingga 30%.

Alasan Genjot Pajak: Komisi XI DPR RI menilai penguatan sektor pajak sangat krusial agar kapasitas anggaran negara (APBN) tetap sehat.

Dengan penerimaan pajak yang lebih kuat, ruang fiskal pemerintah diharapkan bisa lebih longgar untuk mendanai pembangunan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.

Meskipun nominal utangnya besar, DPR menegaskan bahwa berutang adalah hal yang jamak dilakukan oleh negara berkembang untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

Rekam jejak Indonesia juga dinilai masih bersih karena tidak pernah mengalami gagal bayar (default) dalam melunasi kewajiban utangnya.

Namun demikian, imbauan untuk menggenjot penerimaan pajak ini menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.

Banyak pihak menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menutup kebocoran anggaran negara dan memulihkan aset ketimbang terus-menerus mengejar setoran pajak dari rakyat yang daya belinya belum sepenuhnya pulih.(*)