Amin Rais Mendesak Prabowo Lobi Jokowi Minta Gibran Mundur, Untuk Mencegah Massa Mengamuk

Media Duta,- Tokoh nasional Amien Rais menilai Presiden Prabowo Subianto memegang peran penting dalam meredakan krisis legitimasi dan tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyarankan Prabowo menempuh langkah politik dengan menjalin komunikasi langsung bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Amien, Gibran dinilai sulit mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya tanpa persetujuan atau dorongan dari ayahnya.

Karena itu, ia meminta Prabowo bergerak aktif melakukan pendekatan kepada Jokowi agar mantan presiden tersebut bersedia memberikan restu bagi Gibran untuk mengundurkan diri secara sukarela dan terhormat.

Amien juga menyoroti pengaruh politik Jokowi yang dinilainya masih kuat melalui jaringan pendukung yang loyal.

Kondisi tersebut, menurutnya, turut membuat polemik di tengah masyarakat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum mereda. Ia menilai kekecewaan publik justru semakin membesar.

"MK tidak meredakan polemik mengenai pendidikan Gibran. Sebaliknya, kekecewaan masyarakat justru semakin meluas," kata Amien, dikutip Rabu (14/10/2026).

Ia berpandangan, komunikasi politik antara Prabowo dan Jokowi menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah konflik horizontal serta meluasnya gerakan massa atau people power.

Hal itu dinilai perlu dilakukan agar ketidakpuasan masyarakat tidak berkembang menjadi gejolak yang lebih besar di luar jalur konstitusional.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, sebelumnya menyatakan pemerintah tetap menghormati putusan lembaga peradilan.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan administratif dalam pencalonan tidak secara otomatis dapat dijadikan landasan hukum untuk memakzulkan presiden maupun wakil presiden.

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar Syahganda saat menanggapi perkembangan dinamika hukum dan politik tersebut.(*)