Ketika Institusi Negara Kehilangan Independensi, Warisan Era Jokowi

Ketika Institusi Negara Kehilangan Independensi, Warisan  Era Jokowi

Dalam sebuah podcast, Sudirman Said menyampaikan kritik keras mengenai kerusakan institusi-institusi negara pada masa pemerintahan Joko Widodo. 

Kritik tersebut bukan sekadar persoalan suka atau tidak suka terhadap seorang mantan presiden, melainkan menyangkut sesuatu yang jauh lebih mendasar: bagaimana kekuasaan memengaruhi lembaga-lembaga yang seharusnya berdiri independen dan menjadi pengawas jalannya pemerintahan.

KPK menjadi salah satu contoh paling nyata. Revisi UU KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 mengubah kedudukan kelembagaan, sistem pengawasan, serta status kepegawaian KPK. Perubahan tersebut memicu kontroversi nasional dan kritik luas karena dinilai mengurangi independensi lembaga antikorupsi.

 Bukan kebetulan jika kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi kemudian terus menjadi persoalan serius. Lembaga yang seharusnya mengawasi kekuasaan justru harus berhadapan dengan persoalan independensinya sendiri.

Mahkamah Konstitusi juga mengalami krisis kepercayaan ketika putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden melahirkan kontroversi besar. 

Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran Rakabuming Raka, kemudian dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini bukan sekadar polemik politik biasa. 

Persoalannya menyentuh prinsip konflik kepentingan, imparsialitas hakim, dan kehormatan lembaga penjaga konstitusi. Partai politik pun tidak luput dari persoalan konsolidasi kekuasaan. 

Ketika konflik internal partai, perubahan dukungan politik, dan perebutan pengaruh elite semakin sering menjadi tontonan publik, pertanyaan tentang kemandirian partai dalam menjalankan fungsi demokrasi menjadi semakin relevan. 

Sementara itu, kepolisian juga menghadapi kritik mengenai netralitas, profesionalisme, dan dugaan keterlibatan dalam kepentingan politik. 

Istilah "parcok" yang dilontarkan dalam kritik tersebut merupakan tudingan politik, bukan kesimpulan hukum yang dapat diberlakukan kepada seluruh institusi kepolisian.

Karena itu, persoalan Jokowi menghadiri persidangan dan mengambil berkas dilantai tidak seharusnya mengalihkan perhatian masyarakat dari pertanyaan yang lebih besar. 

Simpati terhadap gestur seseorang adalah persoalan emosional, sedangkan evaluasi terhadap rekam jejak kekuasaan adalah persoalan konstitusional. 

Jangan sampai satu adegan menyentuh perhatian publik, sementara persoalan independensi lembaga, konflik kepentingan, dan akuntabilitas kekuasaan justru terlupakan.

Negara tidak boleh bergantung pada kesan baik seorang pemimpin, tetapi harus berdiri di atas institusi yang kuat, independen, dan mampu mengawasi siapa pun yang sedang berkuasa.

 Sebab, presiden boleh berganti, pejabat boleh pensiun, dan kekuasaan boleh berpindah tangan, tetapi kerusakan tata kelola kelembagaan dapat meninggalkan konsekuensi panjang bagi demokrasi.

 Pertanyaan terpentingnya bukan siapa yang terlihat paling menyedihkan di depan kamera, melainkan apakah institusi negara masih cukup kuat untuk memastikan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.(*)

Lokasi:

Berbagi :