Anggota Dewan Pakar Golkar Sul Sel.
Makassar, (08/11/2026) Beredar isu sensitif Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang baru-baru ini mencuat lewat poster digital "Selamatkan Golkar dari Geng Solo" dinilai oleh DPP Golkar sebagai hoaks, namun secara riil mencerminkan ketegangan dan manuver politik di internal beringin.
Secara formal, elit DPP Partai Golkar termasuk Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Sarmuji, dan Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia yang namanya dicatut dalam poster tersebut secara tegas telah menyatakan kabar Munaslub pada 29 November 2026 adalah hoaks atau informasi palsu.
Bahlil menyebutnya sebagai abuleke (omong kosong) tingkat tinggi, sementara Doli menuding ada aktor "komprador" di internal partai yang sengaja memperkeruh suasana untuk mencari keuntungan politik jangka pendek.
Secara sosiologi politik, isu ini memiliki dua dimensi utama:
• Secara legal formal, klaim rencana Munaslub ini adalah hoaks karena tidak didukung oleh mekanisme resmi organisasi, tidak diusulkan oleh pemilik suara sah, dan penyelenggaraannya secara definitif dibantah oleh pengurus pusat.
• Poster tersebut menjadi instrumen tes ombak (test the water) sekaligus "peringatan dini" dari kelompok internal yang tidak nyaman dengan persepsi dominasi "Geng Solo" atau hegemoni lingkar kekuasaan tertentu di tubuh Golkar sejak transisi kepemimpinan pasca-Airlangga Hartarto.
Untuk itu pengurus DPD I dan DPDII perlu mengatur ritme srategi penyelamatan diri, agar tidak terjebak dan berupaya mencari tahu siapa dalang manuver yang diduga akan menghancurkan Parati Golkar dengan cara membangun peta konflik internal partai.
Pengurus di tingkat Provinsi (DPD I) dan Kabupaten/Kota (DPD II) merupakan pemilik suara sah yang paling rentan terjebak dalam benturan faksi di tingkat pusat.
Agar tidak menjadi "martir" dalam pergeseran geopolitik partai, pengurus daerah dapat menerapkan strategi berikut:
1. Menerapkan Asas "Tunggu dan Lihat" (Wait and See) secara Aktif
• Jangan terburu-buru mengeluarkan pernyataan dukungan terbuka kepada faksi mana pun yang sedang berkonflik di pusat sebelum peta kekuatan terlihat absolut.
• Fokus pada konsolidasi internal di daerah masing-masing demi menjaga stabilitas basis konstituen lokal.
2. Kepatuhan Buta terhadap Konstitusi Partai (AD/ART)
• Jadikan AD/ART partai sebagai tameng hukum sebagai pedoman tertinggi untuk menolak tekanan-tekanan informal atau instruksi lisan di luar jalur komando resmi organisasi.
• Selama kepengurusan DPP saat ini di bawah Bahlil Lahadalia sah secara hukum dan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, DPD I dan DPD II wajib menjaga kepatuhan struktural formal untuk menghindari sanksi pemecatan atau penunjukan pelaksana tugas (Plt).
3. Membangun Komunikasi Silang (Cross-Faction Communication)
• Jaga hubungan baik dengan seluruh simpul kekuatan di pusat secara berimbang. Jangan menutup pintu komunikasi dengan faksi mana pun, baik kelompok yang dekat dengan penguasa saat ini maupun faksi senior partai tradisional.
• Diversifikasi jaringan politik ini krusial agar posisi daerah tetap aman siapa pun yang nantinya memegang kendali penuh di pucuk pimpinan tertinggi beringin, pimpinan DPD I dan DPD II tetap aman dan solid.
Posting Komentar untuk "Menakar Isu Munaslub Golkar: Antara Hoaks Media dan Manuver Politik"