Panja DPRD Sulsel Desak Gubernur Copot Kepala UPT Samsat

Anggota Panja dari Fraksi NasDem, Mizar Roem pada sela-sela rapat di Kantor DPRD, Rabu, 7 Mei 2025, siang tadi. (Busrah/Herald)

Makassar Media Duta,- DPRD Sulsel melalui Panitia Kerja (Panja) Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2024 mendesak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman agar mencopot Kepala UPT Samsat yang tidak berhasil mencapai target pendapatan.

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat Panja LKPJ bersama Kepala Bapenda Sulsel di gedung DPRD Sulsel, Rabu, 7 Mei 2025.

Anggota Panja dari Fraksi NasDem, Mizar Roem, meminta Plt. Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh, untuk mengungkapkan data pencapaian seluruh UPT Samsat.

“Boleh gak kami dibukakan data, mana UPT kinerjanya yang paling bagus, mana kinerja terendah? Karena saya di Panja ini, kinerja itu dimasukkan dalam rekomendasi,” kata Mizar Roem.

Mizar menegaskan, Kepala UPT Samsat yang gagal memenuhi target pendapatan tahun 2024 tidak layak dipertahankan, apalagi jika posisinya hanya titipan pejabat tertentu.

“Karena UPTD ini ujung tombaknya Bapenda. Kalau UPTD-nya tumpul, yakinlah pendapatan akan rendah,” tandas Mizar.

Menanggapi permintaan tersebut, Reza Faisal Saleh membeberkan data kinerja UPT Samsat selama 2024. 

Menurutnya, UPT Samsat Selayar mencatatkan pencapaian tertinggi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi 104,27 persen.

“Kalau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) UPT Sinjai tertinggi. Terus, pajak air permukaan di UPT Samsat Makassar II,” jelas Reza.

Di sisi lain, Reza mengungkapkan bahwa UPT Samsat Bulukumba hanya mampu mencapai 95,2 persen untuk PKB, menjadikannya daerah dengan kinerja terendah.

Menurut Reza, pencapaian target berbeda-beda di setiap wilayah karena objek pajak yang tidak merata. 

Misalnya, UPT Selayar dan Soppeng untuk BBNKB memang tidak memiliki target besar.

Mendengar paparan tersebut, Mizar Roem menegaskan bahwa laporan LKPJ Gubernur akan menjadi acuan bagi gubernur untuk mengevaluasi jajaran UPT Samsat.

“Ini gunanya LKPJ, supaya transparan, supaya Pak Gubernur punya dasar penilaian,” tegasnya.

Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar, Lukman B. Kady, juga mendukung langkah tersebut. 

Ia meminta Panja LKPJ untuk mencantumkan nama-nama UPT yang tidak mencapai target agar segera direkomendasikan untuk diganti.

“Izin pimpinan, teman-teman kepala UPT yang tidak capai target wajib masuk dalam laporan untuk direkomendasi. Itu intinya, rekomendasi pergantian untuk yang tidak capai target,” kata Lukman. (bus)

Lokasi:

Berbagi :