Dunia kepolisian Indonesia l sempat diguncang oleh skandal memalukan yang melibatkan seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), Napoleon Bonaparte.
Sebagai sosok yang pernah memimpin Divisi Hubungan Internasional, Napoleon seharusnya menjadi benteng utama dalam memburu buronan internasional lewat jalur Interpol.
Kasus ini menjadi sorotan tajam publik karena menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam penghapusan status Red Notice milik Djoko Tjandra di sistem database Interpol.
Hanya demi uang suap senilai Rp6,1 miliar, integritas institusi Polri seolah m4ti kutu di hadapan tumpukan dolar.
Status buronan yang seharusnya dikejar mati-matian justru dibuat seolah-olah "bersih" sehingga sang koruptor bisa dengan bebas masuk kembali ke tanah air tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi.
Skandal ini membongkar betapa rapuhnya sistem penegakan hukum kita jika moralitas para pemimpinnya bisa dibeli dengan harga tertentu.
Napoleon Bonaparte yang seharusnya menjadi penghubung dengan polisi dunia, malah menggunakan jaringannya untuk mengkhianati amanah rakyat demi kepentingan pribadi.
Proses hukum yang panjang akhirnya menjatuhkan vonis berat bagi sang Jenderal, namun luka di hati masyarakat atas m4ti-nya keadilan akibat suap ini tentu sulit untuk sembuh dengan cepat.
Kini, kasus Napoleon Bonaparte menjadi pengingat keras bagi seluruh aparat penegak hukum bahwa jabatan adalah tanggung jawab moral yang sangat berat.
Reformasi di tubuh kepolisian harus terus dilakukan agar tidak ada lagi oknum yang berani "bermain api" dengan anggaran negara atau fasilitas keamanan internasional.
Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap Polri m4ti langkah hanya karena ulah segelintir pejabat yang lebih memilih uang daripada kehormatan seragam yang mereka kenakan.(*)
Posting Komentar untuk "Sang Jenderal Justru Menjadi "Pelayan" Memuluskan Pulang Koruptor Djoko Tjandra"