Media Duta,- Sebanyak 25 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan kritik atas kehadiran prajurit TNI saat demonstrasi yang melibatkan BEM Universitas Indonesia dan sejumlah elemen masyarakat di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Koalisi menilai keterlibatan militer dalam pengamanan aksi massa berpotensi mengaburkan batas kewenangan antara pertahanan negara dan keamanan dalam negeri.
Mereka juga mengkhawatirkan kehadiran prajurit di ruang sipil dapat memunculkan rasa intimidasi serta membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Menurut koalisi, pengamanan demonstrasi merupakan tugas kepolisian. Mereka mengingatkan agar prinsip Reformasi 1998, khususnya pemisahan fungsi TNI dan Polri, tetap dijaga.
Koalisi pun mendesak agar prajurit TNI ditarik dari pengamanan demonstrasi dan meminta agar pendekatan bersenjata tidak digunakan untuk menghadapi massa aksi.
⚖️ Bagaimana menurut kalian? Apakah pengamanan demonstrasi seharusnya sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian demi menjaga kebebasan berpendapat?
Sampaikan pendapat kalian dengan bijak di kolom komentar!
Sumber: Tribunnews
Posting Komentar untuk "Koalisi Masyarakat Sipil Sorot Kehadiran Prajurit TNI Dalam Aksi Demontrasi di Bundaran HI"