Banyak Aktivis Yang Membongkar Kasus Jendral Listyo Sigit Prabowo

Media Duta,- Bongkar Dalang Sadap Prabowo: Listyo dan Gerombolan Dibayangi Hukuman Mati

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection, Sutrisno Pangaribuan, melontarkan tudingan keras terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan luar biasa yang berpotensi mengancam keselamatan kepala negara hingga dikategorikan sebagai kudeta dari dalam.

Sutrisno menyoroti dugaan tindakan berupa perintah penyadapan ilegal (illegal tapping), pemasukan nomor ke server LIMS tanpa verifikasi dan dasar hukum, serta perintah penghapusan file hasil sadapan yang disebutnya sebagai upaya menghilangkan jejak.

Menurut Sutrisno, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran prosedur biasa. Ia menilai penggunaan prajurit dan peralatan Polri untuk menyadap kepala negara di luar ketentuan hukum merupakan tindakan serius yang berpotensi menyerang kepentingan negara.

"Tindakan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto tersebut adalah makar. Presiden sendiri sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak boleh menggunakan alat negara seperti TNI, Polri dan peralatan yang dimiliki seperti senjata, peralatan penyadapan tidak sesuai prosedur.

"Semua tindakan penyadapan yang dilakukan oleh alat negara pasti untuk kepentingan dan keselamatan negara," kata Sutrisno kepada Monitorindonesia.com, Kamis (5/11/2026).

Ia menegaskan, penggunaan alat negara untuk melakukan penyadapan terhadap Presiden justru berpotensi membahayakan keselamatan kepala negara. 

Sutrisno bahkan menyebut tindakan tersebut dapat menghambat Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Justru sebaliknya, tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan di bawah komando LSP menggunakan prajurit Polri dan peralatan penyadapan Polri (alat dan peralatan negara) terhadap Presiden Prabowo bukan untuk keselamatan negara dan kepala negara. Penyadapan ilegal tersebut justru dapat mengancam keselamatan kepala negara.(*)

Lokasi:

Berbagi :