la menyebut pemerintah provinsi yang dipimpinnya saat ini menghadapi kesulitan serius untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2026.
"Itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun.
Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum," kata Sherly dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).
Menurutnya, relaksasi yang memperbolehkan belanja pegawai melampaui batas 30 persen memang memberikan ruang tambahan.
Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta menghadirkan dana yang dibutuhkan daerah untuk membayar kewajiban pegawai.
Meski begitu, pemerintah daerah disebut tetap berupaya mencari solusi dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sayangnya, menurut Sherly, ruang gerak daerah untuk berinovasi kini semakin terbatas.
"Permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi," ujar Sherly.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa kebutuhan belanja pegawai di Maluku Utara saat ini mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima hanya berada di kisaran Rp960 miliar.
#berita
Posting Komentar untuk "Mengejutkan! Sherly Tjoanda Mengaku Malut Tak Punya Uang Bayar Gaji PPPK"