𝗦𝗔𝗥𝗪𝗢 𝗘𝗗𝗛𝗜𝗘 𝗪𝗜𝗕𝗢𝗪𝗢, "𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗞𝗘𝗥" 𝗢𝗥𝗗𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗨 𝗠𝗘𝗠𝗕𝗔𝗡𝗧𝗨 𝗦𝗢𝗘𝗛𝗔𝗥𝗧𝗢 𝗡𝗔𝗜𝗞 𝗞𝗘𝗞𝗨𝗔𝗦𝗔𝗔𝗡

Bagian 1 – Dari Perwira PETA Menjadi Komandan RPKAD di Tengah Persaingan Para Jenderal

Di antara nama-nama besar yang muncul setelah peristiwa 1965, Sarwo Edhie Wibowo adalah salah satu tokoh yang paling sering disebut.

Ia dikenal sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), pasukan elite yang kemudian menjadi ujung tombak Angkatan Darat dalam menghadapi Gerakan 30 September (G30S).

Namun perjalanan hidupnya jauh lebih rumit daripada sekadar kisah seorang komandan pasukan khusus.

Ironisnya, banyak sejarawan menyebut Sarwo Edhie sebagai "king maker"—orang yang ikut membuka jalan bagi naiknya Soeharto ke puncak kekuasaan—tetapi justru tidak pernah menikmati posisi tertinggi di lingkungan militer.

Ia tidak pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, apalagi Panglima ABRI. Kariernya justru berbelok ke berbagai jabatan yang semakin menjauhkannya dari pusat kekuasaan.

Sarwo Edhie lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1927. Ia berasal dari keluarga priyayi Jawa yang sederhana. Seperti banyak pemuda pada masa pendudukan Jepang,

Sarwo bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA). Di sinilah ia mulai mengenal dunia kemiliteran sekaligus membangun hubungan dengan sejumlah tokoh yang kelak menjadi elite Angkatan Darat Republik Indonesia.

Salah satu orang yang sangat dekat dengannya adalah Ahmad Yani. Keduanya sama-sama berasal dari wilayah Bagelen, bekas Karesidenan Kedu.

Kedekatan itu bukan hanya karena latar belakang daerah asal, tetapi juga karena mereka sama-sama tumbuh dalam lingkungan militer sejak masa Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, Sarwo ikut berjuang mempertahankan republik dalam Revolusi 1945–1949. Meski dikenal sebagai perwira lapangan yang disiplin,

Yang namanya belum terlalu menonjol dibanding sejumlah komandan lain seperti Soeharto, Ahmad Yani, Gatot Soebroto, atau Nasution.

Kariernya mulai berubah ketika pada awal 1960-an ia dipindahkan ke RPKAD.

Saat itu RPKAD sudah menjadi satuan paling bergengsi di Angkatan Darat. Pasukan ini dibentuk untuk menjalankan operasi-operasi khusus yang membutuhkan kemampuan tempur tinggi. Banyak perwira terbaik bercita-cita bertugas di sana.

Yang menarik, Sarwo bukan berasal dari lingkungan RPKAD. Ia baru masuk ke korps baret merah pada 1962 sebagai Komandan Sekolah Para Komando. Jabatan itu langsung menempatkannya di lingkungan pasukan elite, meski ia bukan bagian dari generasi awal RPKAD.

Dua tahun kemudian muncul keputusan yang mengejutkan. Pada 1964, Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani menunjuk Sarwo Edhie sebagai Komandan RPKAD.

Keputusan itu memicu perdebatan di dalam korps. Banyak perwira senior menilai masih ada calon lain yang lebih layak, terutama Letnan Kolonel Widjojo Soejono, yang jauh lebih lama mengabdi di RPKAD.

Salah satu penentang paling keras adalah Mayor Benny Moerdani. Menurut berbagai kesaksian, Benny menganggap Sarwo sebagai "orang luar" yang belum cukup lama memahami kultur RPKAD.

Perselisihan itu tidak berlangsung lama. Alih-alih mengganti keputusan Ahmad Yani, Benny justru dipindahkan keluar dari RPKAD dan kemudian bergabung dengan Kostrad.

Ironisnya, dua tokoh yang saat itu berselisih ini kelak sama-sama menjadi figur penting dalam sejarah Orde Baru.

Sarwo memimpin RPKAD.

Benny kemudian tumbuh menjadi salah satu jenderal paling berpengaruh pada era Soeharto.

Di bawah kepemimpinan Sarwo, RPKAD semakin diperkuat sebagai pasukan yang siap diterjunkan ke berbagai operasi strategis.

Sebagian besar prajuritnya adalah lulusan pendidikan komando yang terkenal keras. Mereka ditempa untuk bergerak cepat, menyerbu sasaran penting, sekaligus bertempur dalam situasi yang tidak menentu.

Di antara anak buah Sarwo ketika itu terdapat sejumlah nama yang kelak menjadi tokoh penting di ABRI.

Ada Feisal Tanjung, yang saat itu masih berpangkat Letnan Satu dan memimpin salah satu kompi RPKAD dari Kandang Menjangan, Solo.

Di bawah Feisal terdapat seorang komandan peleton muda bernama Sintong Panjaitan. Bertahun-tahun kemudian, Sintong menjadi salah satu jenderal paling dikenal di Indonesia dan menuliskan banyak pengalamannya selama bertugas bersama Sarwo.

Sementara itu, Ahmad Yani terus mempercayai Sarwo.

Hubungan keduanya dikenal sangat dekat. Banyak peneliti menilai kedekatan itu membuat Sarwo termasuk perwira yang berada dalam lingkaran orang-orang kepercayaan Ahmad Yani menjelang meletusnya krisis politik 1965.

Di sisi lain, hubungan Ahmad Yani dengan Mayor Jenderal Soeharto, yang ketika itu menjabat Panglima Kostrad, tidak selalu berjalan mulus.

Sejumlah penulis seperti Salim Said, Harold Crouch, dan Julius Pour mencatat adanya perbedaan pandangan di antara keduanya mengenai berbagai persoalan di tubuh Angkatan Darat.

Meski begitu, hubungan tersebut tetap berada dalam bingkai hierarki militer.

Tidak ada yang menyangka bahwa hanya beberapa bulan setelah Sarwo memimpin RPKAD, situasi politik Indonesia berubah drastis.

Ketegangan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin meningkat.

Presiden Soekarno masih berusaha menjaga keseimbangan politik melalui konsep Nasakom—nasionalis, agama, dan komunis.

Namun di balik layar, hubungan antarelite politik dan militer justru semakin penuh kecurigaan.

Semua ketegangan itu mencapai puncaknya pada dini hari 1 Oktober 1965.

Ketika kabar penculikan dan pembunuhan Ahmad Yani sampai ke markas RPKAD di Cijantung, Sarwo Edhie baru saja kehilangan sahabat sekaligus atasannya.

Peristiwa itulah yang kemudian mengubah jalan hidupnya, mengubah sejarah Angkatan Darat, dan menjadi awal naiknya Soeharto menuju kursi kekuasaan.

Bersambung ke Bagian 2: Ketika Sarwo Edhie Memimpin RPKAD Menghadapi G30S, Operasi Halim, dan Menjadi Ujung Tombak Kebangkitan Soeharto.

📌 Sumber singkat:

Salim Said, Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto; Julius Pour, G30S: Fakta atau Rekayasa; Hendro Subroto, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando; Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia; M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern; Historia .id; Tempo. Tirto. id